Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iran Akan Kirim Tim ke Indonesia Terkait Pengembangan Nuklir

Kompas.com - 30/07/2015, 13:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Iran akan mengirimkan perwakilannya ke Indonesia untuk mengembangkan nuklir. Sejak awal, Indonesia berkeinginan mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai dengan menggandeng negara sahabat.

Pada Kamis (30/7/2015), Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

"Tadi Pak Dubes tidak sempat menyampaikan (kepada media), tetapi dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tiga delegasi yang datang dari Iran. Pertama, delegasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, teknologi yang canggih itu tentu saja di antaranya bidang nuklir," kata Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar.

Menurut dia, delegasi Iran terkait pengembangan teknologi canggih ini akan datang dalam waktu dekat. Selain itu, Iran berencana mengirimkan perwakilan tingkat tingginya di bidang perminyakan. Kedatangan perwakilan di bidang perminyakan ini akan membahas kerja sama dengan Indonesia yang menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara.

Perwakilan lainnya yang akan dikirimkan Iran ke Indonesia dalam waktu dekat adalah tim dari bank sentral Iran. Perwakilan tersebut dijadwalkan bertemu dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Selama ini, walaupun ada keinginan untuk bekerja sama, terkendala karena masalah keuangan dan perbankan karena Iran kena sanksi. Jadi dari segi ekspor dan pembayaran memang memerlukan intermediasi bank itu kan sulit, ini yang akan diprioritaskan," ujar dia.

Menurut Dewi, kerja sama Iran dengan negara lainnya, termasuk Indonesia, mulai hidup kembali setelah Dewan Keamanan PBB, pada Senin 20 Juli 2015 silam menyetujui suatu resolusi yang menjadi dasar pencabutan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran. Dalam waktu dekat, sanksi yang salah satu poinnya membatasi Iran dalam mengembangkan nuklir tersebut akan dicabut.

Meskipun demikian, menurut Dewi, kerja sama antara Indonesia dan Iran tidak harus menunggu sanksi ini dicabut secara resmi.

"Jadi sudah mulai digarap bagaimana kerja sama di bidang keuangan dan perbankan ini bisa direalisasikan secara cepat. Karena ini sebenarnya kunci utama kenapa banyak kesepakatan-kesepakatan yang tidak bisa direalisasikan," tutur Dewi.

Ia juga menyampaikan bahwa Kalla mengucapkan selamat kepada Iran atas keputusan Dewan Keamanan PBB tersebut. Kalla berharap masalah Iran di dunia internasional ini bisa segera diselesaikan sehingga tidak menghambat hubungan bisnis Iran dengan negara lainnya, termasuk dengan Indonesia.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk bekerja sama dengan Indonesia terkait pengembangan nuklir. Iran siap membagikan pengalamannya di bidang teknologi canggih.

"Republik Islam Iran siap bekerja sama dengan negara-negara sahabatnya untuk membagikan pengalaman di bidang teknologi-teknologi canggih sesuai dengan peraturan internasional," kata Mohammadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com