Dilema Presiden Rakyat

Dalam hal gaya, berenanglah mengikuti arus; dalam hal prinsip, berdirilah seperti batu karang.
Thomas Jefferson, presiden ketiga dan bapak bangsa Amerika Serikat.

Murid di sekolah dasar kini bisa mengkritik presiden, tentu karena mereka mendengar ocehan orangtua. Rakyat berharap banyak, tetapi nyatanya ekonomi semakin susah. Kekecewaan rakyat karena kurangnya kesadaran bahwa demokrasi dalam pentas politik di satu sisi menghibur, di sisi lain mengecewakan. Bagi sebagian rakyat, bulan madu dengan presiden sudah berakhir.

Presiden rakyat sebenarnya buah kemenangan demokrasi, tetapi bukan jaminan efektivitas pemerintahan. Usai pertarungan habis-habisan semasa pemilihan presiden, pertarungan politik belum usai. Pertarungan politik babak baru dimulai dan tidak kalah beratnya. Presiden yang mendapat energinya dari kerja tidak bisa langsung bekerja. Ia disibukkan dengan negosiasi-negosiasi politik yang mengganggu konsentrasi kerjanya.

Alih-alih mencuri start, presiden malah kehilangan start. Akibatnya, pelemahan ekonomi Indonesia tidak diantisipasi dengan baik. Telunjuk jari politisi pun langsung diarahkan kepada pemerintah dan tim ekonominya. Lempar batu sembunyi tangan. Sebagian pembantu presiden pun berkepribadian politik ganda.

Partai atau rakyat?

Harapan rakyat untuk presiden sebenarnya sederhana: memihak kepentingan rakyat. Untuk itu, presiden harus bekerja keras, tampil apa adanya dengan bahasa terang. Ia berani memikul tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi. Ia tidak cari aman dengan berlindung di balik keruwetan birokrasi ataupun prosedur politik. Ia sadar bahwa kehidupan rakyat tidak bisa maju oleh politik pencitraan.

Wibawa presiden rakyat bukan dari kemegahan istana, melainkan dari kesederhanaan, kejujuran, dan kerajinannya untuk blusukan. Rakyat memilihnya bukan karena dia petugas partai, melainkan sosoknya yang cocok menjadi pelayan rakyat. Mandat tertinggi presiden memang dari rakyat. Namun, kekuatan sosok yang merakyat sekaligus juga kelemahannya. Ia tidak berakar dalam birokrasi dan partai.

Birokrasi dikuasai pejabat-pejabat karier. Kultur kerja masih belum efisien melayani rakyat. Sebagai pemimpin tertinggi birokrasi, presiden tidak bisa membiarkan sistem rekrutmen direcoki orang titipan partai dengan loyalitas gandanya. Profesionalisme birokrasi adalah syarat mutlak efektivitas penyelenggaraan negara. Presiden tidak bisa pengavelingan birokrasi di bawah kekuasaan pembantunya yang memihak kepentingan partai.