Polri Negosiasi Anggaran Keamanan Pilkada Serentak dengan 21 Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mesih bernegosiasi dengan 21 daerah terkait penyediaan anggaran keamanan pemilu kepala daerah (pilkada ) serentak. Proses negosiasi masih berjalan dengan melibatkan pemerintah daerah setempat dan legislatif sebagai pihak yang harus memberikan persetujuan.

"21 daerah belum ada persetujuan dari pemda terkait anggarannya," kata Badrodin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Meski demikian, Badrodin tidak menyebut total anggaran yang diperlukan Polri untuk biaya pengamanan pilkada serentak. Ia hanya mengatakan semuanya masih dikaji oleh pemerintah daerah serempat.

Di lokasi yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak khawatir meski masih ada 21 daerah yang belum selesai mengalokasikan anggaran pengamanan untuk pilkada serentak. Menurut Tjahjo, masalah ini akan segera selesai secara bertahap.

Tjahjo mengungkapkan, salah satu daerah yang mengalami kendala biaya pengamanan adalah Kabupaten Lingga. Daerah tersebut hanya mampu menyediakan Rp 1 miliar dari Rp 2 miliar yang diminta Polri, dan hanya mampu menyediakan Rp 300 juta dari angka Rp 1 miliar yang diminta Bawaslu.

"Secara prinsip semuanya sudah siap. Hanya masalah teknis pencairannya yang bertahap di beberapa daerah," ujar Tjahjo.

Tahun ini, pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah.

Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.