Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Staf Khusus Presiden Salahkan Pemkab dan Polisi soal Insiden Tolikara

Kompas.com - 19/07/2015, 13:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden berbau SARA di Tolikara, Papua, dinilai tidak lepas dari kesalahan pemerintah serta unsur kepolisian setempat. Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya heran kenapa pemerintah setempat memberikan izin kepada umat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) untuk menggelar acara mengundang orang banyak bertepatan saat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah.

"Tanggal 17 Juli itu semua sudah tahu agenda nasional, Lebaran. Tapi mengapa masih diberi izin juga oleh pemerintah atau polisi?" ujar Lenis saat dihubungi, Minggu (19/7/2015) siang.

Terlebih, Lenis menyayangkan kebijakan GIDI untuk menggelar acara pada saat Lebaran. Seharusnya, antarumat beragama bisa saling memahami satu sama lain perihal waktu beribadah agar tidak saling mengganggu. "Harus kasih kesempatan mereka beribadah, berdoa. Begitu juga Islam ke Nasrani, saling menghormati, menghargai," ujar Lenis.

Lenis mengaku, telah mengirimkan laporan insiden Tolikara kepada presiden Jokowi, Jumat malam. Laporan tersebut, kata Lenis, melengkapi laporan dari instansi Kepolisian dan TNI sebelumnya.

Rencananya, Lenis akan terbang ke Tolikara, 29 Juli 2015 mendatang untuk memediasi dua belah pihak. Hingga tanggal itu, tim khusus diterjunkan untuk mempersiapkan jalannya mediasi sembari menunggu situasi masyarakat kondusif.

Diberitakan, sekelompok orang yang diduga berasal dari umat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendatangi Mushala Baitul Mustaqin di Tolikara, Papua, saat umat Islam menggelar Salat Id, Jumat pagi. Mereka protes lantaran pengeras suara jamaah dianggap mengganggu acara yang juga tengah digelar oleh umat GIDI.

Menurut Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang, kedatangan umat GIDI ke umat Islam dengan cara baik-baik. Tapi, tembakan aparat ke arah mereka membuat situasi menjadi kacau. Apalagi begitu diketahui 1 orang meninggal dunia akibat rentetan tembakan itu. Umat pun membakar kios di sekitar lokasi. Namun, api rupanya merembet ke mushala yang dijadikan tempat Shalat Id.

Namun, Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono menegaskan, tembakan ke arah umat GIDI dilakukan karena mereka tak mengindahkan halauan petugas untuk pergi dari sekitar mushala. Polisi telah menghalau massa yang meneriakkan pernyataan bernada provokatif. Namun, massa tidak menurut.

Polisi pun menembakan tembakan peringatan hingga akhirnya melepaskan tembakan ke tanah. Seorang remaja meninggal dunia akibat terkena luka tembak. Sementara 11 orang lain mengalami luka-luka, sebagian besar di antaranya mengalami luka tembak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com