Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGLII Tolak Surat GIDI Tolikara soal Larangan Beribadah

Kompas.com - 18/07/2015, 13:03 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang menyesali peristiwa pembakaran mushala di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015) pagi. Menurut dia, kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi jika aparat keamanan melakukan penanganan secara benar.

"Seharusnya, ketika sudah beredar surat pemberitahuan, harus ada tindakan pengamanan. Apalagi isi surat ini berpotensi menimbulkan persoalan dan sudah disampaikan pada penegak hukum dan aparatur sipil setempat," ujar Roni dalam jumpa pers di kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jakarta, Sabtu (18/7/2015).

Roni mengatakan, pihaknya sebagai lembaga yang membawahkan Gereja Injil di Indonesia (GIDI) membenarkan adanya surat yang berisi larangan bagi umat Muslim di Tolikara untuk menjalankan shalat Idul Fitri 1436 H.

Namun, surat yang diterbitkan oleh GIDI di wilayah Tolikara tersebut tanpa diketahui oleh pengurus pusat PGLII. (Baca: Dirjen Bimas Kristen: Kami Mohon Maaf atas Peristiwa di Tolikara)

"Kami tegaskan bahwa surat tersebut bukan suara PGLII. Kami tidak pernah sepakat atau setuju dengan isi surat tersebut," kata Roni.

Roni menjelaskan, pelarangan tersebut lantaran pihak GIDI akan mengadakan Seminar Kebaktian Kebangunan Rohani, yang waktunya bertepatan dengan pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pihak GIDI merasa terganggu dengan pengeras suara yang digunakan untuk mushala.

Dalam surat tersebut juga tertulis larangan kegiatan ibadah Nasrani selain GIDI. (Baca: Wapres Minta Warga Menahan Diri Pasca-pembakaran Mushala di Tolikara)

"GIDI Wilayah Toli selalu melarang agama lain dan gereja Denominasi lain tidak boleh mendirikan tempat-tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara. Dan Gereja Adven di Distrik Paido kami sudah tutup dan umat Gereja Adven bergabung dengan GIDI," demikian isi surat tersebut.

Surat itu ditandatangani Ketua GIDI Wilayah Toli Pdt Nayus W dan Sekretaris Pdt Marthen Jingga pada 11 Juli 2015. Dalam surat itu tertulis tembusan kepada Bupati Tolikara, Ketua DPRD Tolikara, Polres Tolikara, dan Danramil Tolikara.

Penembakan

Roni menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh anggota GIDI di Papua, sejumlah anggota GIDI yang merasa terganggu dengan suara dari pengeras suara mushala lalu mendatangi mushala dan mengajukan protes. Namun, kata dia, pada saat bersamaan terjadi penembakan yang dilepaskan ke arah anggota GIDI.

Tembakan tersebut menewaskan satu anggota GIDI dan melukai 11 anggota lainnya. Belum diketahui secara pasti siapa pelaku penembakan tersebut. (Baca: Stafsus Presiden: Baru Kali Ini Ada Konflik Agama di Papua)

Roni melanjutkan, anggota GIDI yang tidak terima dengan penembakan tersebut kemudian melakukan aksi perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah kios dan mushala.

"Kalau sekiranya tidak ada tembakan, mungkin tidak terjadi seperti ini," kata Roni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com