Politisi PDI-P: Kami Berhak Kritik Presiden Jokowi

"Kami berhak mengkritik, memberi masukan kepada Jokowi. Kami ikut bertanggung jawab, apa iya kita harus diam saja jika ada program yang salah," kata Sukur, saat dihubungi, Rabu (15/7/2015).

Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan, saat ini pemerintah dihadapkan pada permasalahan ekonomi nasional yang mengalami pelambatan pertumbuhan. Menurut dia, PDI-P harus memberikan masukan termasuk mengenai evaluasi kinerja menteri ekonomi yang membantu Jokowi.

"Kalau kinerja Jokowi bagus, yang bagus bukan PDI-P. Tapi kalau kinerja pemerintah jelek, yang dijelekkin PDI-P," katanya.

Sukur membantah jika masukan dari PDI-P untuk Jokowi dikaitkan dengan tujuan memperoleh tambahan kursi dalam kabinet. Ia mengatakan, PDI-P tidak akan mengintervensi hak prerogatif Jokowi dalam memilih para pembantunya.

Akan tetapi, menurut dia, PDI-P memiliki banyak kader potensial untuk masuk dalam kabinet. Ia berharap Jokowi segera melakukan perombakan kabinet dengan mengganti menteri yang kinerjanya buruk.

"Reshuffle itu mutlak. Kita kritis bukan ingin menjegal, tapi ingin menguatkan pemerintahan yang lemah," ujar dia.

Tekanan kepada Jokowi

Pernyataan Sukur itu untuk menanggapi hasil pemantauan Politicawave terhadap percakapan netizen di sosial media. Menurut Pendiri Politicawave, Yose Rizal, mayoritas netizen menganggap masukan dari partai pendukung Jokowi merupakan tekanan untuk memperebutkan jatah kursi dalam kabinet.

"Koalisi partai dianggap netizen memberikan tekanan untuk mendapat jatah kursi menteri," kata Rizal.

Politicawave menganalisa, percakapan netizen sejak 1 Mei hingga 8 Juli 2015. Hasilnya, ada 17 menteri Kabinet Kerja yang sering diperbincangkan netizen dan dihubungkan dengan perombakan kabinet. Hasil pemantauan di periode tersebut mendapatkan 92.979 percakapan netizen mengenai perombakan kabinet. Percakapan itu diperoleh dari 15.512 akun dengan potensi jangkauan percakapan mencapai 73.358.433.

Dari jumlah 17 menteri itu, urutan teratas yang dianggap netizen perlu di-reshuffle adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Netizen menilai koordinasi antar menteri-menteri di bidang ekonomi.

"Hal tersebut menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia tercatat menurun, ditandai dengan pelemahan rupiah dan pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009," ujar Rizal.

Berdasarkan analisa Politicawave, nama lain yang sering diperbincangkan netizen dan dihubungkan dengan perombakan kabinet adalah Menpora Imam Nachrowi, Menkumham Yasonna H Laoly, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri BUMN Rini M Soemarno.

Selanjutnya, ada menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Mensesneg Pratikno.

Selain soal perekonomian, para netizen juga menyoroti mengenai buruknya komunikasi antar menteri dan masyarakat. Muncul juga penilaian jika para menteri tidak kompak, memiliki agenda pribadi/kelompok, dan adanya campur tangan partai politik dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Analisa Politicawave ini menggunakan metodologi earned media share of voice by sentiment (EMSS). Seluruh percakapan netizen yang membicarakan menteri di sosial media dan media online dikumpulkan dengan menggunakan keyword yang berafiliasi dengan menteri dan memfilter percakapan yang tidak berafiliasi dengan menteri.

Percakapan yang dihimpun berasal dari Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan media massa online.