Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK Juga Akan Telusuri Kabar Capim Punya Dua Istri

Kompas.com - 10/07/2015, 13:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menilai kompetensi dan integritas para calon pimpinan KPK. Namun, Pansel juga akan menelusuri rekam jejak hingga latar belakang keluarga calon.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah mencatat banyak pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait rekam jejak masing-masing calon. Salah satunya adalah adanya capim KPK yang beristri dua.

"Hati-hati dia ada istri dua, sampai kayak begitu. Saya teman SMA-nya, atau teman SD. Jadi banyak informasinya," kata Destry menirukan isi pengaduan tersebut di Jakarta, Jumat (10/7/2015).

Terkait informasi itu, Destry mengungkapkan, Pansel nantinya akan mengecek kebenarannya dengan mewawancarai teman atau kolega kerjanya.

"Kami cek sama temannya, atau waktu di sini kami tahu dia dosen di mana, ya bisa kami sambil cek. Ada lah caranya," kata dia.

Menurut ekonom dari Mandiri Institute itu, Pansel juga akan sangat hati-hati dalam menindaklanjuti informasi yang diberikan. Pansel pun akan melibatkan lembaga lain, seperti Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga swadaya masyarakat untuk turut menelusuri rekam jejak semua calon.

"Di Facebook bahkan ada web khusus pokoknya memonitor capim KPK. Itu detail banget. Dia sudah dapat 100 informasi 100 capim, si ini pernah apa pernah apa," kata Destry.

Pada 8 Juli lalu, Pansel KPK sudah menggelar tes tertulis dan pembuatan makalah di gedung Pusdiklat Setneg, Cipete. Sebanyak 190 peserta capim KPK hadir dari 194 orang yang diloloskan oleh Pansel KPK.

Pada 9-10 Juli, semua makalah dan hasil ujian tertulis akan dinilai oleh tim independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, hingga pegiat antikorupsi. Hasilnya, akan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2015 melalui jumpa pers yang akan dilakukan Pansel KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com