Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Presiden terhadap Lesunya Perekonomian Indonesia

Kompas.com - 09/07/2015, 15:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo berbicara blakblakan soal lesunya perekonomian yang kini dirasakan di berbagai sektor. Jokowi membeberkan bahwa faktor siklus ekonomi yang berubah menjadi faktor utama perekonomian melambat.

"Kita saat ini hadapi tantangan ekonomi fundamental. Namun, saya yakin pemerintah siap hadapi tantangan itu. Mengapa ekonomi saat ini alami perlambatan?" ujar Jokowi dalam acara yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta semua pihak memahami bahwa saat ini ekonomi Indonesia baru mengakhiri sebuah siklus. Indonesia, sebut dia, kini diarahkan ke siklus ekonomi baru yang masih membutuhkan masa transisi.

"Siklus ekonomi saat ini sedang beralih dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi," ujar Jokowi.

Tidak hanya itu, mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini menopang perekonomian Indonesia, seperti bahan mentah, tidak lagi bisa diandalkan. Maka dari itu, Jokowi menekankan perlunya pendekatan industrialisasi.

"Kita harus masuk hilirisasi dan industrialisasi. Dunia sudah berubah, menggali komoditas mentah, baik nikel, tembaga, bauksit, tidak lagi menguntungkan sebagai mana sebelumnya," ucap Jokowi.

Menurut dia, pembangunan melalui sektor konsumsi tidak tepat. Dia menyebutkan contoh kredit kendaraan bermotor hingga properti.

"Menurut saya, sudah berlebihan. Lalu bangun mal dan rumah mewah, harus hati-hati," kata Jokowi.

Dia menuturkan, membangun industrialisasi dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi dari yang semula didorong faktor konsumsi ke produktif tidak bisa cepat. "Memang butuh waktu lama, tapi tidak bisa ditunda," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com