Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Bantah Kerja Legislasi Kedodoran karena Dana Aspirasi

Kompas.com - 08/07/2015, 15:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membantah kinerja legislasi kedodoran karena mayoritas anggotanya fokus pada pembahasan dana aspirasi daerah pemilihan Rp 11,2 triliun. Menurut dia, DPR selama ini sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik agar pencapaian di bidang legislasi maksimal.

Hal pertama yang dilakukan, kata Agus, adalah dengan memangkas masa reses bagi anggota DPR. Sesuai perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, kata dia, reses memang ditambah dari empat kali menjadi lima kali. Namun, waktu setiap resesnya dipersingkat.

"Kalau periode lalu, sekali reses bisa satu bulan lebih. Kalau sekarang hanya maksimal tiga minggu. Kecuali kalau resesnya bersamaan dengan Lebaran seperti sekarang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Selain itu, lanjut Agus, DPR juga sudah menetapkan hari legislasi, yakni pada hari rabu dan kamis setiap minggunya. Di hari itu, kata dia, kerja DPR akan difokuskan kepada pembahasan undang-undang.

"Kalau di hari itu jangan melaksanakan pekerjaan yang lain. Sehingga kepentingan yang lain tidak mengganggu kerja legislasi," ucap Agus.

Setidaknya, ada 39 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2015. Namun, hingga penutupan sidang ke IV kemarin, baru dua UU yang selesai dibahas, yaitu UU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah. (Baca: Masa Sidang IV DPR Berakhir, Tak Ada Satu Pun UU yang Disahkan)

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarif Abdullah Alkadrie turut menyayangkan pencapaian DPR yang minim di bidang legislasi. Menurut dia, minimnya prestasi DPR erat hubungannya dengan sikap mayoritas fraksi yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat.

"Kita harap teman-teman di DPR jangan berpikir kepentingan kelompok dan golongan, tapi kepentingan masyarakat banyak," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon prihatin dengan pencapaian DPR yang hingga penutupan masa sidang ke IV ini minim di bidang legislasi. Dia berharap, pada masa sidang berikutnya, seluruh fraksi bisa fokus membahas undang-undang yang ada di program prioritas 2015, tanpa terganggu dengan agenda-agenda lain seperti pengajuan dana aspirasi sebesar Rp 11,5 triliun.

"Kita harap seluruh anggota DPR berjiawa negarawan, melakukan apapun untuk kepentingan rakyat," kata Nurdin saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com