Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkopolhukam Yakin Tidak Ada Penundaan Pilkada Serentak

Kompas.com - 07/07/2015, 03:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengaku yakin tidak akan ada penundaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015.

"Semangatnya begitu (tidak ada penundaan). Sampai saat ini belum ada penundaan. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua," kata Tedjo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/7/2015).

Terkait masih kurangnya dana pengamanan, Tedjo juga yakin hal itu tidak akan menjadi persoalan utama. Menurut dia, Menteri Dalam Negeri sudah menjelaskan hal itu kepada Kementerian Keuangan.

"Mendagri sudah jelaskan pada Kemenkeu, nanti baru dijelaskan," kata Tedjo.

Pada rapat gabungan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR, akhir Juni lalu, Kemendagri mengklaim dana pengamanan pilkada yang sudah disetujui oleh pemda sebesar Rp 645 miliar dari kebutuhan sekitar Rp 1,1 triliun.

Data tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan Polri. Korps Bhayangkara itu melansir, pemda baru menyetujui dana pengamanan sekitar Rp 363 miliar dari anggaran yang dibutuhkan Rp 1,075 triliun.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mendagri meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar rapat terbatas (ratas) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak. Ratas tersebut untuk menindaklanjuti rapat gabungan yang mengungkapkan persoalan anggaran pengamanan pilkada.

Memang dari rencana pelaksanaan pilkada di sembilan provinsi dan 260 kabupaten dan kota, Mabes Polri menyiapkan sekitar 3.000 personel dimana kekuatan tersebut belum ditambah sekitar 225 ribu personel pengamanan aktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com