Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Tak Elok Partai Demokrat Berkeinginan Ada di Kabinet

Kompas.com - 05/07/2015, 18:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyadari, banyak pembicaraan di publik soal kemungkinan partainya bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, dia menegaskan, Partai Demokrat tak akan masuk dalam kabinet, dan memberikan kesempatan bagi partai koalisi yang ada untuk melakukan perbaikan.

"Memang dibahas isunya macam-macam, apakah Partai Demokrat tidak ikut dalam kabinet? Saya pegang teguh etika politik. Kami beri kesempatan kepada yang menangkan pemilu kemarin. Rasanya tidak elok kalau Partai Demokrat berkeinginan ada di kabinet," ujar SBY di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (5/7/2015). 

Presiden keenam RI itu mengatakan, posisi Partai Demokrat sudah jelas akan terus mendukung pemerintah mana kala menjalankan aspirasi rakyat. Namun, di sisi lain, Partai Demokrat akan mengkritik apabila ada hal-hal yang tak sesuai dengan aspirasi publik.

Dia juga menegaskan, semua kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat diminta untuk tetap loyal kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut SBY, apabila pemerintahan saat ini ingin melakukan perbaikan kabinet, maka yang berhak melakukan itu adalah Koalisi Indonesia Hebat.

"Kalau harus ada perbaikan di tingkat pemerintahan, kabinet, maka yang mendapat mandat rakyat itulah, teman-teman PDI-P dengan parpol yang ada, dalam pemerintahan Pak Jokowi yang emban tugas, yang harus melakukan perbaikan. Kami dukung perbaikan ke arah itu," ucap SBY.

Isu perombakan kabinet belakangan ini gencar terdengar. Partai koalisi pendukung pemerintah pun mulai kencang menyuarakan perlunya reshuffle. PDI-P bahkan meminta Jokowi untuk menarik partai-partai lain di luar koalisi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan agar Jokowi bisa memiliki kekuatan dukungan politik yang cukup.

Di sisi lain, meski belum mau menjawab secara gamblang kemungkinan melakukan reshuffle, Jokowi berulang kali melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pihak. Misalnya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif. Syafii, yang kerap menjadi teman diskusi Jokowi, mengaku dipanggil ke Istana untuk membahas soal perombakan kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com