Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmi Ditutup, Total Pendaftar Calon Pimpinan KPK 580 Orang

Kompas.com - 03/07/2015, 20:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ditutup, Jumat (3/7/2015) siang. Selama masa pendaftaran tiga minggu, Panitia Seleksi Capim KPK telah menerima sekitar 580 orang pendaftar.

"Jujur sampai sekarang saya masih belum bisa memberikan info yang clear, 538 itu plus masuk hari ini ada sekitar 40 ini. Jadi total 570-580-an," ujar Ketua Pansel KPK Destry Damayanti, di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat petang.

Dari total jumlah itu, sekitar 50 orang di antaranya adalah perempuan. Latar belakang profesi para pendaftar cukup beragam, termasuk perwakilan dari internal KPK, jaksa, polisi, hingga hakim.

Destry, yang juga Kepala Mandiri Institute itu, mengaku terkejut dengan antusiasme para pendaftar yang mengajukan diri sebagai capim KPK. Menurut dia, antusiasme ini bentuk kepedulian warga terhadap KPK.

Namun, tidak semua pendaftar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sebagai calon pimpinan KPK. Ia mencontohkan, ada guru SD yang berintegritas namun dianggap masih kurang pengalaman untuk menjadi Pimpinan KPK.

Selain itu, masih banyak juga para pendaftar yang tidak melengkapi berkas dokumen pendaftaran.

Dalam memilih delapan orang calon Pimpinan KPK, kata Destry, dibutuhkan sosok yang berlatar belakang penuntut dan penyidik. Pansel KPK akan menitikberatkan pada kualitas yang dimiliki seseorang.

Pansel juga akan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menelusuri jejak rekam. Setelah pendaftaran ditutup, Pansel akan membuat daftar calon yang lolos seleksi administrasi. Masyarakat bisa memberikan masukan soal latar belakang para calon Pimpinan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com