Tjahjo: Harus Berani Ambil Sikap Tentukan Siapa Kawan, Siapa Lawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta jajaran kementeriannya bisa dengan tegas menentukan siapa kawan dan lawan dalam menjalankan fungsi sebagai abdi negara.

"Baik secara perorangan atau kelembagaan untuk harus berani mengambil sikap dalam menentukan siapa kawan, siapa lawan," kata Tjahjo saat melantik 11 pimpinan tinggi madya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (1/7/2015), seperti dikutip Antara.

Tjahjo menerangkan, yang disebut lawan adalah orang, golongan atau kelompok yang secara terbuka atau diam-diam menyatakan dirinya bertentangan dengan kebijakan politik dan pembangunan yang diambil oleh pemerintah.

"Jajaran Kemdagri, terutama pejabat eselon satu yang telah dilantik, harus menjaga kehormatan kementerian ini dan memiliki kewajiban menjaga kewibawaan pemerintah," ujar dia.

Menurut Tjahjo, negara Indonesia adalah negara demokratis, di mana di dalamnya semua pihak bebas untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, maupun berbicara melalui berbagai macam media, termasuk media sosial.

Namun, dia mengimbau agar hal tersebut diutarakan dengan sopan santun dan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Harus saling menghormati, saling menghargai. Mari membangun sesuatu dengan kebersamaan dan gotong royong," kata Tjahjo, sambil menekankan agar tidak menghina presiden dan wakil presiden karena mereka adalah simbol negara.

Dia mencontohkan sifat Presiden Joko Widodo yang selalu terbuka untuk semua pendapat dan pandangan baik positif maupun negatif. (baca: Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar)

"Beliau sangat terbuka dan selalu mendengarkan dengan baik," tutur politisi senior PDI Perjuangan itu.

Mendagri Tjahjo Kumolo melantik 11 pejabat eselon satu atau pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal itu dilakukan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/M Tahun 2015 dan Nomor 102/M Tahun 2015.

Mereka yang dilantik adalah Soedarmo sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Agung Mulyana sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan sebagai Direktur Jenderal Bina Pemeritahan Desa, Reydonnyzar Moenoek sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Zudan Arif Fakrullah sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, Didik Suprayitno menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Suhajar Diantoro sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Nuryanto sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Hamdani sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Irman sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.