"Jangan Sampai Pemerintah dan DPR Dibenci Masyarakat karena Dana Politik"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Polcomm Institute, Heri Budianto, mengkritik sikap pemerintah dan DPR yang dinilai sama-sama memperjuangkan dana politik, saat masyarakat tengah bersusah-payah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Heri, pemerintah dan DPR lebih mementingkan keuntungan pribadi ketimbang kepentingan publik.

"Apapun alasannya, dana yang berkaitan dengan urusan politik seharusnya bisa diredam. Jangan sampai pemerintah dan DPR justru menimbulkan kebencian masyarakat," ujar Heri kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2015).

Menurut Heri, perdebatan mengenai dana aspirasi anggota DPR dan persetujuan Presiden untuk menambah bantuan bagi dana partai politik, sebenarnya telah mencederai kepercayaan masyarakat. Terlebih lagi, pada saat yang sama sebagian besar masyarakat tengah menghadapi persoalan kenaikan harga bahan pokok akibat penurunan tingkat perekonomian.

Heri mengatakan, pemerintah dan DPR sebaiknya mempertimbangkan kembali segala kebijakan dan rencana pemanfaatan anggaran yang manfaatnya belum tentu dirasakan oleh masyarakat. Menurut dia, dana-dana yang dicairkan pemerintah seharusnya didistribusikan pada pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.

"Belum lagi soal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, jumlah anggaran yang disediakan ternyata masih jauh dari yang dibutuhkan. Tetapi, pemerintah malah sibuk mengurusi dana aspirasi dan dana tambahan bagi parpol," kata Heri.