Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Bangun Pabrik untuk Pekerja Tunarungu

Kompas.com - 23/06/2015, 15:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keinginannya untuk membangun pabrik garmen bagi pekerja tunarungu saat bertemu dengan Pospera Tuna Rungu di Istana Kepresidenan, Selasa (23/6/2015) siang ini. Jokowi menargetkan, dalam 1-2 tahun mendatang, pabrik itu akan menjadi percontohan untuk pemberian akses kerja bagi kaum difabel.

"Presiden juga memberikan komitmen untuk membantu pembangunan pabrik, kemungkinan garmen atau daur ulang, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para tunarungu. Jadi, tim manajemen sampai tim teknis diawaki oleh para tunarungu," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Istana Kepresidenan, Selasa (23/6/2015).

Khofifah mengungkapkan, pembangunan pabrik garmen itu akan menggunakan dana pemerintah. Rencananya, Karawang atau Bogor akan dijadikan lokasi pabrik tersebut. Presiden berharap agar pabrik itu bisa menampung sampai 4.000 orang tunarungu.

"Tapi, teman-teman mau awalnya 500 orang," ucap Khofifah.

Sementara itu, untuk pendampingan, Khofifah menjelaskan, Kementerian Sosial akan dibantu tim manajemen dari Inggris yang sudah ahli dalam menangani kelompok rentan dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tim itu sebelumnya sudah menjalankan tugas di Tangerang dan Cilacap.

"Ini sebagai piloting. Seandainya dalam 1-2 tahun ternyata progresnya bagus, maka akan dikembangkan di daerah-daerah lain, terutama di daerah timur," ucap Khofifah.

Novita Fitri Sari, salah seorang tunarungu yang menjadi Bidang Pemberdayaan Wanita dan Anak Pospera Tuna Rungu, mengungkapkan, mereka bertemu dengan Jokowi untuk memperjuangkan nasib dalam mencari pekerjaan. Mereka pun mendukung rencana Jokowi membuka pabrik untuk mempekerjakan tunarungu.

"Saya harap Bapak Jokowi banyak beri perhatian untuk tunarungu, lebih memajukan, membantu pekerjaan untuk tunarungu, dan mudah-mudahan membantu penyandang disabilitas," ucap Novita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com