Pemerintah Akan Fasilitasi Agar Masyarakat Pendatang dan Penduduk Lokal Berbagi Peran

"Program Transmigrasi pada masa pemerintahan saat ini bukan hanya sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga ada pembekalan keahlian bagi transmigran dan penduduk setempat untuk memanfaatkan potensi SDA yang ada," ujar Marwan, di Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Marwan mengakui, banyaknya persoalan di daerah transmigrasi, kebanyakan didominasi oleh benturan antara warga pendatang dan masyarakat asal di daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum benar-benar menjalankan program transmigrasi, para transmigran dan masyarakat pribumi akan di mediasi agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pendatang dan masyarakat asal.
 
"Ya nanti pemerintah akan fasilitasi, agar pendatang dan masyarakat pribumi bisa berbagi peran dalam memanfaatkan potensi SDA yang ada. Kalau semua masyarakat, baik pendatang maupun pribumi mempunyai kesadaran bersama untuk membangun daerah, saya kira program transmigrasi akan kembali bisa mencapai kesuksesan," tandasnya.

Kesuksesan transmigrasi, imbuh Marwan memang diperlukan satu pemahaman bersama antara masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi. Terbukti, program transmigrasi yang dijalankan sejak masa pemerintahan Soeharto berhasil membentuk desa-desa baru, bahkan berhasil membentuk dua provinsi baru di Indonesia.

Ditolak warga
 
Sebelumnya, program transmigrasi yang dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mendapat penolakan dari sebagian warga Sulawesi Utara (Sulut). Mereka menerbitkan petisi menolak wilayah Sulut sebagai salah satu daerah tujuan transmigran.