Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Perwira Tinggi Polri Resmi Mendaftar Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 16/06/2015, 21:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dua perwira tinggi Polri berniat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari dua perwira tersebut, baru satu orang yang secara resmi telah mendaftarkan diri.

"Setahu saya, baru satu orang pati (perwira tinggi) ya. Ia daftar melalui online," ujar salah satu anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, di Kejaksaan Agung, Selasa (16/6/2015).

Perwira tinggi Polri yang disebut-sebut akan mendaftarkan diri sebagai capim KPK itu adalah Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Yotje Mende dan Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen Syahrul Mamma. Yenti tidak mengetahui pasti siapa perwira tinggi yang secara resmi telah mendaftar, apakah Yotje atau Syahrul.

"Saya lupa, daripada salah sebut, ya kan? Jadi mendingan sabar menunggu pengumuman," ujar Yenti.

Kompas.com belum bisa mengonfirmasi Syahrul soal apakah dia telah mendaftarkan diri atau belum. Adapun Yotje mengaku belum mendaftar. Yotje baru akan bertemu Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk meminta izin mengikuti seleksi pimpinan KPK, Rabu (17/6/2015) besok.

Yenti mengatakan, meski telah mendaftar, yang bersangkutan belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat administrasi. Pansel KPK akan menunggu sampai 24 Juni 2015 untuk pemenuhan syarat-syarat tersebut.

Tenggat waktu itu juga berlaku untuk bakal calon lainnya. Pada 27 Juni 2015, Pansel KPK bakal mengumumkan seluruh bakal calon pimpinan ke publik. Dari 27 Juni 2015 sampai 24 Juli 2015, pansel menerima masukan dari publik sekaligus mengadakan serangkaian tes.

Pansel akan menyerahkan sekitar delapan nama ke Presiden Joko Widodo pada Agustus 2015. Presiden kemudian menyerahkannya ke DPR RI untuk proses seleksi selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com