Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapimnas Golkar Kubu Aburizal Akan Rombak Mahkamah Partai

Kompas.com - 13/06/2015, 14:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VIII Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie memunculkan wacana untuk merombak anggota Mahkamah Partai Golkar. Wacana perombakan muncul karena Mahkamah Partai Golkar dianggap sudah terbelah dan tidak independen.

"Ada usulan, aspirasi agar komposisi mahkamah partai itu akan ditinjau ulang dalam rapat ini. Karena rapimnas ini forum tertinggi di bawah munas, ada revitalisasi," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hasil Munas Bali, Nurdin Halid, dalam Rapimnas VIII Partai Golkar, di Jakarta, Sabtu (13/6/2015).

Nurdin menjelaskan, muncul usulan dari kader dan pengurus Golkar di daerah agar anggota mahkamah partai diganti total. Sebab, anggota mahkamah partai tersebut dianggap sudah memihak pada salah satu kepengurusan dalam menyikapi perselisihan internal Golkar.

Meski demikian, kata Nurdin, pergantian anggota mahkamah partai itu baru akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi Rapimnas VIII. Pergantian diharapkan dapat memunculkan figur yang independen dan berintegritas sebagai anggota mahkamah partai.

"Harus bisa ambil keputusan di atas keindependensian dan kemampuan yang mereka miliki. Bukan seperti (mahkamah partai) yang sekarang, sangat tidak independen," ucap Nurdin.

Rapimnas VIII digelar oleh Partai Golkar setelah keluarnya putusan sela PTUN terkait perselisihan kepengurusan Partai Golkar. Putusan sela tersebut mengakui kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau 2009 dengan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Adapun Agung Laksono menjabat sebagai wakil ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com