Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Jangan Menuduh, Sutiyoso Hanya Jalankan Tugas

Kompas.com - 12/06/2015, 23:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi sejumlah kalangan yang masih mengaitkan Letnan Jenderal (TNI) Purn Sutiyoso dalam peristiwa penyerangan ke Kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996 lalu. Hal ini kembali mengemuka setelah nama Sutiyoso diajukan sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, sebagai prajurit, Sutiyoso hanya menjalankan tugas. Ia meminta agar tuduhan-tuduhan tak terus dilontarkan.

"Saya kira kita jangan terus menuduh, dia kan juga perwira yang hanya menjalankan tugas," kata Prabowo di Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Prabowo mengatakan, pemilihan calon Kepala BIN adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Presiden pasti memiliki alasan sendiri mengapa memilih Sutiyoso. Hal yang sama, kata dia, juga berlaku dengan keputusan Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI.

"Kami menilai dua-duanya perwira yang baik," kata mantan Danjen Kopassus ini.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengatakan, pemilihan Panglima TNI tidak harus dilakukan secara bergiliran dari setiap angkatan yang ada. Meski Panglima TNI Jenderal Moeldoko berasal dari TNI AD, tidak ada yang salah ketika Jokowi menunjuk penggantinya dari kesatuan yang sama.

"Saya kira tidak harus bergilir secara langsung, yang penting ada kesmpatan untuk semuanya, yang penting yang terbaik," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com