Kalla: Titip-menitip Jabatan Tak Berarti Salah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa titip-menitip dalam penentuan jabatan di pemerintahan tidak bisa dihindari. Ia menganggap hal itu bukan suatu hal yang salah asalkan orang yang dititipkan memang memiliki kemampuan.

"Namanya titip-menitip tidak bisa dihindari. Titip-menitip itu tidak berarti salah. Kalau menitip yang baik masa salah?" kata Kalla saat membuka rapat koordinasi nasional aparatur sipil negara di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Kalla mengakui bahwa pengisian jabatan pucuk pimpinan pemerintahan tidak bisa hanya ditentukan melalui ujian. Rekam jejak calon yang akan mengisi posisi tersebut juga perlu dipertimbangkan.

"Karena juga kalau semua ditentukan oleh ujian, yang paling banyak membaca yang lulus. Tapi, kalau ditentukan juga pengalaman, track record, maka tentu pegawai naik pangkat itu kan yang penting pengalaman track record," kata Kalla.

Kendati demikian, ia pun berharap agar pengisian posisi puncak dalam pemerintahan tidak hanya berdasarkan koneksi. Budaya ini tidak menciptakan persaingan yang sehat di antara PNS.

"Memang ada suatu hal, orang yang baik itu jarang melamar karena takut gagal, takut salah. Karena itu, CEO itu dicari, enggak ada yang melamar, yang berbaik itu dilamar," ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Kalla mengingatkan bahwa PNS bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan. Sebaik apa pun kebijakan yang diputuskan, hasilnya tidak akan baik jika para PNS tidak mengimplementasikannya dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta agar kemampuan PNS dalam melaksanakan kebijakan bisa ditingkatkan.

"Apa pun baiknya kebijakan yang ditimbulkan, berapa pun undang-undang yang dilaksanakan, berapa pun PP (peraturan pemerintah) yang diterbitkan, kepmen (keputusan menteri), pergub (peraturan gubernur), keputusan bupati yang dibuat, pada akhirnya adalah pelaksanaannya dilaksanakan oleh Saudara-saudara sekalian," kata dia.

Kalla menyadari bahwa kasus-kasus hukum yang menjerat PNS membuat para PNS khawatir dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, ia mengingatkan para PNS untuk mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tentu kalau sesuai aturan yang jelas, tidak akan menimbulkan masalah pada kemudian hari. Perlu keberanian mengambil tindakan walaupun diketahui setiap pemimpin itu ada risiko dan tanggung jawab," kata Kalla.