Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arzetti Ingin Nama Anggota Dewan Pelanggan PSK Artis Dibuka ke Publik

Kompas.com - 03/06/2015, 17:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Arzetti Bilbina, mendesak agar pengacara RA, Pieter Ell, membeberkan nama anggota Dewan yang memakai jasa PSK artis yang disediakannya. Menurut dia, nama tersebut harus dibuka ke publik agar anggota Dewan bisa mendapatkan efek jera, dan Mahkamah Kehormatan Dewan bisa memberikan sanksi tegas.

"Kalau perlu hukum kayak kedondong. Inget enggak sih, kalau dulu mau makan kedondong, dijepit dipintu terus dipecahin (dikebiri)," kata Arzeti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini melihat, saat ini yang selalu diekspos oleh aparat kepolisian adalah si PSK, bukan pengguna jasanya. Padahal, seharusnya pengguna jasa PSK juga dapat diberi sanksi, apalagi jika menjabat sebagai anggota DPR.

"Anggota Dewan itu siapa, itu harus dibuka, dikejar, jangan cuma artis saja yang dikejar. Kalau itu baru seru," ujar mantan artis dan model ini.

Saat menggelar konferensi pers, di Gokana Teppan, Jakarta, Selasa (2/6/2015) kemarin, kuasa hukum mucikari berinisial RA, Pieter Ell, menyebut pelanggan jasa artis SB yang diduga terlibat prostitusi adalah para pengusaha hingga anggota parlemen.

Meski demikian, Pieter enggan membongkar identitas pengusaha atau anggota parlemen tersebut. "Pelanggannya SB pengusaha sampai pejabat anggota parlemen," ucap Pieter. (Baca: Pengacara RA: Pelanggan SB Mulai Pengusaha hingga Anggota Parlemen)

Sebelumnya, saat baru ditangkap, RA pernah menyebut ada anggota DPR yang menggunakan jasanya. Namun, sama dengan pengacaranya, RA enggan menyebut identitas anggota DPR yang dia maksud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com