Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Bisa Ikut Pilkada, Djan Faridz Titipkan Kadernya ke KMP dan KIH

Kompas.com - 03/06/2015, 05:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, berencana menitipkan kadernya pada parpol lain jika partai yang dipimpinnya tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak tahap pertama Desember mendatang.

"Jika persoalan sengketa kepengurusan PPP ini tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu Juli ketika proses pendaftaran dilakukan dan kami dinyatakan tidak bisa ikut Pilkada, maka kami akan menitipkan kader kami yang jadi calon pada partai lain," kata Djan setelah Rapimnas I PPP di Gedung DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2015).

Dia menjelaskan, pihaknya mengaku juga ingin berusaha untuk mencapai inkracht dan islah. Namun jika kondisi tidak memungkinkan sampai waktu yang ditentukan, Djan mengatakan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memuluskan rencananya tersebut dengan tanpa syarat khusus.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk Pilkada serentak dan saya akan mengajukan kader-kader terbaik PPP ke Gerindra untuk berkoalisi, baik PPP ikut atau tidak. Koalisi ini juga tanpa syarat karena memang harus seperti itu sebagai sahabat," kata Djan.

Kendati demikian, Djan tidak menutup kemungkinan melakukan koalisi dengan partai selain Gerindra. Namun, dia menegaskan akan mengutamakan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Koalisi kami tidak hanya tertutup pada Gerindra namun bisa juga dengan Golkar, PAN, PKB, PDI-P dan lainnya, namun kami utamakan dengan partai dari KMP," ujarnya.

Terkait dengan keharusan adanya pengesahan Menkumham agar bisa ikut serta dalam Pilkada, Djan mengatakan bahwa dia telah melakukan berbagai upaya untuk bisa membuat PPP ikut serta dalam Pilkada. Salah satu upaya itu termasuk membangun hubungan dengan pihak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar pihaknya bisa dapat SK pengesahan dari Kemenkumham.

"Saya sudah hubungi beliau, dan telah membicarakan banyak syarat tapi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi yang pasti kami melakukan pendekatan hukum dengan dia meski syaratnya banyak yang dia ajukan," kata Djan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com