Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cari "Second Opinion", Polri Kirim Sampel Beras ke UI dan IPB

Kompas.com - 28/05/2015, 22:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi masih melanjutkan penyelidikan dugaan beredarnya beras sintetis dengan melakukan penelitian sampel beras. Kepolisian butuh second opinion untuk membuktikan bahwa sampel beras tersebut benar-benar bebas dari bahan plastik seperti dugaan awal.

"Oleh sebab itu, kami kirimkan sampel beras itu ke laboratorium Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor untuk pembanding," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Anton mengatakan, penyerahan sampel beras untuk diteliti oleh UI dan IPB tersebut bukan karena ketidakpercayaan terhadap penelitian di Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dalam proses penyelidikan, Anton menyebutkan, tindakan tersebut bagian dari meminta keterangan ahli.

"Dalam sistem hukum pidana, kita harus cari saksi ahli sebagai pembanding. Mungkin saja kan laboratorium di sana lebih canggih," ujar Anton.

Sampel beras yang dikirim ke laboratorium UI dan IPB adalah beras yang diambil dari PT Sucofindo. Sampel beras itu berasal dari sebuah gudang yang berasnya diduga berbahan plastik.

Anton mengatakan, penelitian sampel beras di UI dan IPB tersebut diperkirakan akan selesai dalam sepekan. Hasil penelitian tersebut akan disandingkan dengan penelitian yang sebelumnya untuk diputuskan apakah kasusnya bakal diusut kembali atau dihentikan.

Kasus beras plastik ini diawali dari aksi jajaran Kepolisian Sektor Bantargebang, Bekasi, menutup sebuah toko yang diduga menjual beras sintetis kepada Dewi Septiani, penjual bubur di Mutiara Gading Timur. Penutupan itu tindak lanjut dari laporan Dewi dan juga kabar yang beredar di media sosial soal peredaran beras sintetis di Bekasi.

Selain menutup toko, polisi juga mengambil sampel beberapa karung beras untuk diuji di laboratorium. Seusai menjadi isu yang cukup meresahkan, penelitian Puslabfor Mabes Polri menyimpulkan bahwa tidak ada bahan plastik dalam sampel beras tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com