Wantimpres: Hentikan Impor Pangan, Lama-lama Mafia Mati

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, menegaskan, pemerintah harus menghentikan kebijakan impor pangan jika ingin Indonesia mencapai kedaulatan pangan.

"Semangat impor (pangan) harus dihentikan," kata Sidarto dalam pembukaan Gerakan Penerapan Revolusi Mental Anti-Korupsi (Permak) lingkup Kementerian Pertanian di Yogyakarta, Selasa (26/5/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut mantan Ketua MPR itu, kebijakan impor pangan hanya akan memberikan keuntungan bagi para mafia pangan karena mereka turut "bermain" dalam kegiatan impor bahan kebutuhan pokok tersebut.

"Tolak impor gula, beras, daging, kedelai, dan lainnya, lama-lama mafia pangan akan mati. Kalau mafia tidak dihabisi, kapan Indonesia akan mandiri," ujarnya.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mampu mencapai swasembada pangan karena sumber daya alam melimpah.

Dia menyatakan, kelompok mafia ini akan berteriak kalau bisnis mereka terganggu karena mereka selalu menikmati keuntungan dari impor pangan.

"Dengan masuknya beras impor, harga (beras) di petani akan jatuh, dan ini sangat merugikan petani," ucap politisi senior PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian R Azis Hidajat menyatakan, Gerakan Permak tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembinaan mental terhadap aparatur negara, khususnya di lingkup Kementerian Pertanian untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan.

Menurut dia, Kementerian Pertanian mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mencapai swasembada pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai, serta peningkatan produksi cabai, bawang merah, daging, dan gula.

"Setelah mengikuti kegiatan ini, semua peserta diharapkan berkomitmen penuh menyukseskan swasembada pangan seraya mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif dalam semua tahapan pelaksanaan kegiatan pencapaian target swasembada tersebut," tuturnya.

Azis mengatakan, kegiatan Gerakan Permak yang kedua ini diikuti 350 peserta. Sebagian besar dari SKPD lingkup pertanian di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Sejak Desember 2014, Gerakan Permak telah melibatkan 680 peserta, terdiri dari pejabat eselon I dan II pusat; kepala UPT se-Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi; direksi BUMN terkait; pejabat ULP; pengadaan; serta auditor.

Sementara itu, Sidarto Danusubroto mengingatkan agar Gerakan Permak tidak hanya menjadi sebuah retorika dan seremonial belaka, tetapi mampu mengikis habis kejahatan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.