Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Islah Terbatas, Kubu Agung Ingin Ada Aturan Main yang Jelas

Kompas.com - 25/05/2015, 09:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar kubu Agung Laksono masih menolak ajakan kubu Aburizal Bakrie untuk melakukan islah terbatas dan bersama-sama mendaftarkan diri ke pemilihan kepala daerah serentak. Alasannya, belum ada aturan main yang jelas terkait islah ini.

"Kami tak ingin bicara teknis pendaftaran pilkada bersama-sama kalau belum ada aturan main yang disepakati," kata Ketua DPP Golkar kubu Agung, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Senin (25/5/2015).

Hal tersebut disampaikan Ace menanggapi tawaran Islah yang diajukan Aburizal. Aburizal sebelumnya menyatakan, akan bersama-sama Agung Laksono mendaftarkan Golkar di pilkada. Kepengurusan siapa yang akan digunakan, akan ditentukan belakangan. Namun, menurut Ace, seharusnya sudah ditentukan sejak awal kepengurusan mana yang akan digunakan untuk mendaftarkan diri di pilkada.

Penentuan ini bisa dilakukan dengan melihat keputusan Mahkamah Partai yang kemudian menjadi dasar keputusan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

"Prinsipnya acuannya harus SK Kemenkumham dan juga keputusan mahkamah partai. Apalagi putusan Mahkamah Partai sifatnya final dan mengikat," ujar dia.

Ace mengatakan, malam ini Agung Laksono akan bertemu dengan Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla. Kalla belakangan aktif melakukan pertemuan dengan kedua kubu untuk mengupayakan islah. Dia berharap, pertemuan malam nanti bisa menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan islah kedua kubu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi 'Online'

Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi "Online"

Nasional
Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

Nasional
Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com