Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulil: Jokowi Mau Rangkul Kawan Politik, Menterinya Malah Produksi Musuh

Kompas.com - 23/05/2015, 15:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, menyayangkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang menyebutkan bahwa selama ini upaya pemberantasan mafia migas, salah satunya pembubaran Petral, selalu berhenti di kantor presiden. Ulil mengatakan, Sudirman malah menambah musuh pada saat Presiden Joko Widodo ingin merangkul kawan politik.

"Jokowi mau banyak kawan politik, tapi menterinya malah banyak produksi musuh politik," ujar Ulil di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Ulil menilai pemerintahan Jokowi tidak sehat karena menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono telah banyak melahirkan terobosan baru dan tidak pernah mengungkit keburukan pemerintahan sebelumnya.

"SBY banyak melakukan prestasi baik yang tidak ada dalam rezim sebelumnya, tapi enggak nyalahin," kata Ulil.

Ia meminta Sudirman fokus menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibebankan kepadanya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Nusantara Farhan Effendy menilai bahwa Sudirman dikenal kerap menyalahkan pejabat terdahulu atas merosotnya kondisi ekonomi saat ini. "Jika memang dengan menginjak-injak seseorang mampu menaikkan popularitas, maka hal itu adalah seburuk-buruknya cara," kata Farhan.

Dalam sebuah acara diskusi beberapa waktu lalu, Sudirman menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia migas kerap berhenti di meja kerja presiden. "Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, 'Pak, sebetulnya dahulu banyak inisiatif baik dari Pertamina. Namun, selesai di sini. Di mana? Di kantor presiden karena Presiden (SBY) tidak mendukung'," kata Sudirman.

Pernyataan Sudirman itu mendapat respons dari SBY. Melalui laman Facebook, Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan selama ia menjadi presiden.

"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY mengklaim bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," sebut SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com