Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Tawarkan Islah, Aburizal Tetap Diajukan sebagai Ketua Umum Golkar

Kompas.com - 22/05/2015, 19:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali terbuka melakukan islah bersama kubu hasil Munas Jakarta. Namun, opsi islah yang ditawarkan kubu Munas Bali tetap menempatkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

"Jadi islah ada acuannya yaitu kepengurusannya harus satu. Maka acuannya adalah Munas Riau atau Munas Bali, Munas Ancol tidak mungkin karena sudah dibatalkan (oleh pegadilan)," ucap Idrus di kantor KPU, Jumat (22/5/2015).

Menurut Idrus, itu adalah tawaran islah yang paling memungkinkan. Dia berpendapat kubu Munas Bali sudah membuka komunikasi dengan kubu Munas Jakarta.

"Kami sudah mau mengalah dengan mereka. Munas mereka yang jelas bertentangan dengan aturan saja kami masih mau damai," ujar Idrus.

Idrus pun menganggap kubu Agung Laksono yang saat ini tidak memiliki niat baik saat disinggung bahwa pengurus Munas Jakarta meminta kubu Aburizal untuk bergabung dalam kepengursan mereka.

"Itu namanya niat tidak punya niat baik! Mereka hanya mendegradasikan dirinya sendiri," tutur dia.

Pertemuan akhir pekan

Untuk mewujudkan adanya islah itu, Idrus mengaku akan ada pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan tokoh Golkar, seperti Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung. Dia juga menyebutkan bahwa Aburizal juga akan menemui Agung Laksono.

"Kira-kira hari Sabtu atau Minggu. Pertemuan ini untuk menentukan format islahnya akan seperti apa sehingga kita bisa mengajukan satu kepengurusan ke KPU," ujar Idrus.

Saat ini, masih ada dua partai politik yang masih didera konflik internal, yakni Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Kedua kubu di dua partai itu saling mengklaim memiliki kepengurusan yang sah, sementara waktu pendaftaran peserta pilkada sudah sebentar lagi, yakni pada 26-28 Juli 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com