Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Diingatkan untuk Tak Beri Pernyataan Kontroversial soal Rohingya

Kompas.com - 21/05/2015, 12:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait pengungsi Rohingya menuai reaksi berbagai pihak. Salah satunya dari jaringan Gusdurian. Pernyataan Panglima TNI dianggap tidak sejalan dengan misi kemanusiaan.

"Panglima TNI jangan lagi memberikan pernyataan aneh soal pengungsi Rohingya. Itu namanya memperlakukan pengungsi Rohingya bukan seperti manusia, dipingpong seperti itu," ujar Beka Ulung Hapsara, anggota jaringan Gusdurian, dalam konferensi pers di Wahid Institute, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Ulung mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya langsung merespons cepat masuknya ratusan pengungsi Rohingya ke Indonesia agar tidak ada komentar miring dari pejabat negara yang tidak sesuai dengan sikap Presiden. Posisi Indonesia di ASEAN untuk urusan penuntasan hak asasi manusia berada di posisi puncak. Oleh sebab itu, Indonesia harus memberikan contoh kepada negara lain melalui kebijakan melindungi dan mengakomodasi pengungsi dari Rohingya.

Di sisi lain, Ulung juga mengkritisi peran ASEAN dalam persoalan itu. Menurut dia, ASEAN kurang berperan dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan negara-negara anggotanya.

"Seharusnya prinsip-prinsip mencampuri urusan kedaulatan negara lain digunakan di dalam ASEAN. Karena, banyak persoalan yang melibatkan negara-negara di ASEAN yang tidak bisa diselesaikan secara bilateral, harus ada campur tangan ASEAN," lanjut Ulung.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, tetapi tetap melarang mereka masuk, apalagi menepi di daratan Indonesia.

"Untuk suku Rohingya, sepanjang dia melintas Selat Malaka, kalau dia ada kesulitan di laut, maka wajib dibantu. Kalau ada sulit air atau makanan kami bantu, karena ini terkait human. Tapi kalau mereka masuki wilayah kita, maka tugas TNI untuk menjaga kedaulatan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Menurut Moeldoko, langkah ini diambil karena keberadaan para pengungsi ilegal ini akan menimbulkan persoalan sosial. Dia menyebutkan, contoh kasus imigran asal negara Timur Tengah yang hendak menuju ke Australia tetapi tertahan di Indonesia.

"Urus masyarakat Indonesia sendiri saja tidak mudah, jangan lagi dibebani persoalan ini," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com