Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Perbedaan Bukan Lagi Jadi Masalah Indonesia

Kompas.com - 20/05/2015, 10:10 WIB
advertorial

Penulis


Keberagaman yang hadir di bumi Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Terdiri dari ratusan bahasa dan budaya, serta agama, keberagaman bukanlah sebuah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, tidak sepantasnya, keberagaman itu dijadikan permasalahan untuk mempecah belah bangsa.

Kemajemukan, kebergaman, dan ketidakseragaman yang ada di bangsa ini, pada dasarnya merupakan karunia dan rahmat dari Tuhan. Perbedaan yang ada membuat kita berlomba dalam berbuat kebaikan untuk masyarakat.

Setidaknya, itulah yang disampaikan Ketua MUI Pusat bidang hubungan Antarumat Beragama Slamet Efendi Yusuf dalam Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama MUI.

"Kalau kita cari perbedaannya, yang ada hanya pertentangan, penghancuran. Maka dari itu, keberagaman harusnya kita jadikan cambukan untuk membuat negara ini melambung," terang Slamet di depan pengurus MUI seluruh Indonesia.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut juga meyakini hal yang sama. Didaulat membuka kegiatan sekaligus menjadi Keynote Speaker, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berpendapat, Indonesia merupakan negara dengan tingkat toleransi yang baik.

"Tidak ada negara yang seperti kita. Segala rumah ibadah bisa berdampingan. Hari libur keagamaan ada bermacam-macam. Setiap hari raya kita saling berkunjung. Ini tidak ditemkan ditempat lain," ungkap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan siang itu, Senin (18/5/2015).

Sehingga, lanjut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, ia tidak sepakat bila ada yang mengatakan Indonesia adalah negara yang tidak toleran. Meski masih ada kekurangan, namun soal kerukunan antarumat bergama, Indonesia patut diacungi jempol soal toleransi yang tak bisa ditemukan di tempat lain.

"Bahwa ada kekurangan di sana-sini, itu kita akui. Tentu ada faktor lain, seperti pendidikan, kemiskinan, atau bahkan pertikaian politik yang memicu perkelahian di daerah," terang Ketua MPR RI Zulkifli Hasan lagi.

Maka dari itu, kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Twin Plaza, Jakarta Barat, perbedaan yang ada di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sebab, masih banyak permasalahan lain yang harus diselesaikan demi membangun Indonesia, seperti kemiskinan, pendidikan, pemerintahan yang bersih, dan lain-lain.

Maka dari itu, radikalisme dan intoleransi bukan hal yang patut dipermasalahkan lagi karena bangsa Indonesia pasti akan melawannya. Namun, kedamaian yang telah tercipta harus terus dipupuk dan dijaga oleh semua elemen masyarakat.

"Ini adalah kewajiban kita semua untuk menjaga toleransi, ketertiban, kedamaian, dan menjadikan empat konsesus dasar Indonesia sebagai perilaku dan budaya sehari-hari," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, merajuk pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com