Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Nilai "Reshuffle" Tunggu Kabinet Berjalan Satu Tahun

Kompas.com - 18/05/2015, 22:15 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy menilai usulan perombakan kabinet oleh sejumlah pihak kepada Presiden Joko Widodo adalah hal yang biasa. Pria yang akrab disapa Romi itu pun menganggap itu tidak perlu dipersoalkan.

"Reshuffle adalah hal biasa, tetapi PPP menilai kalau memang akan dilakukan sebaiknya terbatas," kata Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, di Padang, Sumatera Barat, Senin (18/5/2015).

Romi menyampaikan hal itu usai membuka Musyawarah Wilayah VIII PPP Sumatera Barat yang merupakan pelaksanaan yang ke-26 dari seluruh kepengurusan tingkat provinsi yang ada di Tanah Air.

Menurut dia, jika presiden tetap akan merombak kabinet harus dilakukan berdasarkan evaluasi yang betul-betul akurat.

"Jangan sampai penggantian berujung pada penggantian berikutnya. Enam bulan rasanya terlalu cepat merombak kabinet, sebaiknya tunggu satu tahun," ujar dia.

Ia mengatakan PPP siap memenuhi permintaan Presiden Jokowi terkait dengan perombakan kabinet dan tentu Presiden akan berkomunikasi dengan pimpinan partai.

Artinya, jika tetap akan dilakukan sekarang sebaiknya dalam jumlah yang sangat terbatas. Karena jika atas dasar evaluasi kinerja, menurut Romi, lebih tepat dilakukan dalam kurun waktu satu tahun

Ia menilai salah satu tolok ukur yang dapat dijadikan pertimbangan jika nilai-nilai yang ditargetkan Presiden tidak bagus dan yang berhak menentukan adalah Presiden sendiri.

Saat diminta tanggapan jika Presiden mengganti menteri dari PPP, Romahurmuziy mengatakan, dari berbagai macam sentimen dan pemberitaan media Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin termasuk figur yang berkinerja baik sehingga tidak ada persoalan.

Sementara, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Pangi Sarwi menilai jika Presiden melakukan perombakan kabinet jangan hanya karena desakan politik.

"Sebaiknya reshuffle berdasarkan pertimbangan yang matang dan benar-benar diperlukan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com