Hadi Poernomo Permasalahkan Legalitas Dua Penyidik KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, yang menjadi tersangka terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan (SKPN PPh) BCA, mempermasalahkan legalitas dua penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Dalam permohonan praperadilan yang dibacakan, Hadi mengatakan bahwa dua penyidik KPK atas nama Ambarita A Damanik dan Yudi Kristiana, tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan, apalagi penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

"Bahwa termohon telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang," ujar Hadi, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015).

Hadi mengatakan, salah satu penyidik, yaitu Ambarita, diketahui bukan lagi sebagai anggota Polri. Padahal, sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK haruslah pejabat Polri atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyidik KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian. Namun, sejak 25 November 2014, Ambarita telah diberhentikan sepenuhnya dari Polri.

Sedangkan Yudi, menurut Hadi, tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Sebab, Yudi sebelumnya adalah seorang jaksa, yang tidak diangkat sebagai penyidik sesuai Pasal 6 ayat 1 KUHAP dan Pasal 39 ayat 3 UU No 32 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kewenangan sebagai penyidik tidak diberikan, tetapi hanya diberi kewenangan melakukan kegiatan sebagai penuntut umum," kata Hadi.

Yudi yang datang mewakili KPK dalam sidang praperadilan, kemudian menjawab pernyataan Hadi. Menurut dia, argumen yang disampaikan Hadi semestinya dikesampingkan oleh hakim, sebab dua penyidik yang dimaksud sudah mempunyai dasar hukum yang kuat baik dari sisi perundangan maupun dari sisi legalitas hukum.

"Saya sendiri, pada saat masuk KPK sudah ada Surat Keputusan pengangkatan, baik sebagai penyelidik, penyidik maupun penuntut umum," kata Yudi.