Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Demokrat Desak Jokowi Pimpin ASEAN Selesaikan Masalah Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 18/05/2015, 17:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kader Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo agar berperan aktif di dalam ASEAN untuk menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya. Mereka melihat Pemerintah Indonesia seakan cuci tangan dan lepas tangan soal itu.

"Indonesia adalah negeri terbesar di kawasan ASEAN. Tentu sangat logis jika Indonesia memainkan leading role, peran yang utama di ASEAN untuk mengatasi krisis ini," ujar Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi persnya di Cafe Depana, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015).

Kader Partai Demokrat melihat, negara-negara yang terlibat dalam persoalan pengungsi Rohingya, yakni Myanmar, Thailand, dan Malaysia, hanya berpangku tangan dalam merespons persoalan itu. Padahal, persoalan itu semata-mata terkait kemanusiaan.

"Adalah sikap yang sama sekali jauh dari rasa perikemanusiaan untuk membiarkan ratusan pengungsi Rohingya terlunta-lunta di tengah laut yang merupakan halaman ASEAN sendiri," ujar Ulil.

Sikap diam dan cuci tangan negara-negara di ASEAN tersebut, menurut Ulil, tak dapat diterima. Justru, seharusnya, ASEAN menunjukkan peran aktifnya dalam momen kritis seperti ini.

Kader lain Demokrat, Imelda Sari, menambahkan, Presiden Jokowi harus merangkul negara-negara ASEAN untuk melakukan langkah diplomasi agar masalah Rohingya dapat diatasi. Bahkan, jika mampu, Jokowi didesak menyelesaikan persoalan itu di negara asal pengungsi tersebut, yakni Myanmar.

"Mereka ini manusia tanpa negara. Mereka tak diakui Pemerintah Myanmar, dan mendapat perlakuan diskriminatif. Menurut pandangan kami, ini tak bisa diatasi jika tak diselesaikan dari akarnya sendiri, yakni kejelasan mereka di negerinya sendiri, yaitu Myanmar," ujar Imelda.

"Kami mendesak Presiden berdiplomasi aktif terhadap Pemerintah Myanmar agar mereka menghentikan diskriminasi atas Rohingya dan memberi pengakuan kepada mereka sebagai warga negara yang sah," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com