Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pria Ini Tuntut Janji Jokowi untuk Korban Lapindo

Kompas.com - 16/05/2015, 17:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan acara Jambore Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Sabtu (16/5/2015) siang, berlangsung meriah dan dihadiri riburan relawan. Namun, di tengah kemeriahan itu, Achmad Soedarmaji masih mencari keadilan untuk para korban lumpur Lapindo.

Jauh-jauh dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang BaraJP Sidoarjo itu ingin bertemu langsung Presiden Joko Widodo bersama seorang rekannya untuk menagih janji pemerintah terkait pembayaran ganti rugi ratusan warga yang tak lagi memiliki rumah di Sidoarjo.

Soedarmaji menyatakan pemerintahan Jokowi sudah mengatakan mengambil alih tanggung jawab pembayaran ganti rugi tanah dan rumah warga. Namun, hingga kini tak ada tindak lanjut apa pun dari janji itu.

"Pemerintahan Jokowi hanya bicara-bicara saja, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk warga Sidoarjo. Padahal, mereka sudah menderita selama 9 tahun ini," ucap Soedarmaji kepada Kompas.com di lokasi acara Jambore Relawan.

Soedarmaji mengaku sudah berupaya menyuarakan keprihatinan warga Sidoarjo kepada komunitas relawan pendukung Jokowi hingga perwakilan partai. Namun, mereka tak benar-benar menganggap isu ini penting untuk dibicarakan ke presiden.

Lantaran segala upaya sudah dilakukan, Soedarmaji pun memutuskan berangkat ke Jakarta bersama seorang rekannya dengan modal sendiri. Dia berharap bisa berdialog langsung dengan Jokowi dan menumpahkan segala kesusahan yang dihadapi warga Sidoarjo.

"Jangan lupa, Pak Jokowi juga dulu kampanye di lokasi lumpur Sidoarjo. Rakyat masih memiliki harapan besar kepada Bapak," kata dia.

Bertumpu pada sumbangan

Selama sembilan tahun tak juga mendapat ganti rugi rumahnya yang tenggelam akibat lumpur Lapindo, menurut Soedarmaji, warga Sidoarjo tinggal di lokasi penampungan tak layak yang ada di sekitar jalan tol.

Mereka sulit mencari tempat tinggal baru apalagi membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan. "Surat tanah mereka untuk mengajukan kredit tidak diakui bank. Bagaimana mereka bisa mandiri dan mencari penghasilan?" kata Soedarmaji.

Dia berpendapat selama ini, korban lumpur Lapindo hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Mereka didekati ketika kampanye tetapi dilupakan setelah sang calon terpilih.

"Mereka terus berdemo menuntut haknya. Kenapa reaksi masyarakat saat ini lebih tenang dibandingkan pada presiden sebelumnya? Karena Pak Jokowi mendatangi mereka, tapi dibutuhkan lebih dari sekadar kunjungan untuk menyelesaikan penderitaan warga Sidoarjo," ucap pria yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo periode 1999-2004 itu.

Soedarmaji pun sudah pupus harapan meminta partai politik berjuang. Pria yang sempat menjadi Sekretaris DPC PDI-P pun memutuskan keluar dari partai karena merasa tak bisa memperjuangkan rakyat.

"Sekarang pemerintah yang harus memenuhi janjinya. Apa masyarakat dibiarkan begitu sampai meninggal?" ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com