Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana KPK Rekrut TNI Dinilai Matikan Reformasi Militer

Kompas.com - 10/05/2015, 15:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Chaniago, menilai, rencana Komisi Pemberantasan Korupsi merekrut pegawai dari kalangan TNI akan mematikan optimisme reformasi militer dan pengakhiran dwifungsi ABRI di Indonesia. Ia khawatir akan ada potensi chaos.

"Ini adalah insiden buruk dalam perjalanan bangsa dan merupakan kemunduran demokrasi. Potensi chaos, perbenturan dan berujung kudeta berpotensi dengan masuknya penyidik KPK dari unsur TNI," kata Pangi, di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Presiden Joko Widodo diminta tak memberikan sinyal dukungannya terhadap wacana itu. Menurut dia, di sisi lain, perjanjian kerja sama resmi pelibatan TNI secara institusi untuk turut mengelola instansi sipil dan mencapai target nasional sebetulnya sudah sering terjadi. Contohnya, kata Pangi, pelibatan TNI AD untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, yang seharusnya menjadi domain Kementerian Pertanian. 

Lainnya, kewajiban para Bintara Pembina Desa di komando-komando kewilayahan TNI AD untuk turut mengajar di sekolah-sekolah terpencil yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


Pangi mengatakan, TNI seharusnya tak diberi peluang dan kesempatan masuk ke dalam wilayah hukum dan politik praktis karena berpotensi chaos dalam penegakan hukum. 
 
Dengan doktrin dan kode etik keprajuritan serta garis komando dan senioritasnya, dia memperkirakan kerja penyidik TNI di KPK tak akan berjalan mulus.

"Institusi KPK itu kental sekali kepentingan politiknya, jangan sampai disalahgunakan aparatur negara. TNI tidak perlu ikut campur terhadap persoalan penegakan hukum," katanya.


Menurut Pangi, TNI harus tetap mempertahankan diri sebagai tentara profesional bukan tentara politik.

"Bukan tidak mungkin akan ada cicak-buaya jilid selanjutnya antara penyidik TNI versus Kepolisian Indonesia yang saling menyandera kasus karena sama-sama punya kartu mati," kata Pangi.

Ia menekankan, kondisi ketidakteraturan politik berpeluang terjadi dengan wacana pelibatan personel TNI menjadi penyidik KPK. KPK adalah institusi ad hoc di bidang hukum yang dibentuk setelah institusi penegakan hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Agung masih harus didukung dalam hal pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com