Anggota Wantimpres Bela Menteri-menteri Ekonomi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa, menyatakan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Namun, dia mengingatkan bahwa kritik terhadap kinerja menteri bidang ekonomi atas buruknya perekonomian tidak tepat dilakukan pada saat ini.

"Peristiwa itu kumulatif dari masa sebelumnya. Karena itu, tidak pas untuk berikan judgement kalau ini hanya karena menteri-menteri kabinet yang sekarang. Saya kira nggak, harus dilihat historical belakangnya," kata Suharso saat dihubungi, Kamis (6/5/2015).

Dia menjelaskan, memburuknya kondisi ekonomi saat ini lebih disebabkan pada faktor eksternal. Buruknya perekonomian juga sudah terjadi sejak tahun 2012. Namun, saat itu masih terjadi inflasi sehingga tidak terlalu terasa.

"Ketika deflasi sekarang ini, maka menjadi kontraksi, permintaan dan produksi menurun. Orang pun terkejut," ucap dia. (Baca: Kinerja Ekonomi Jeblok, Tim Ekonomi Harus Dikocok Ulang?)

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, pemerintah juga sudah mengantisipasi melemahnya perekonomian sehingga sejumlah program disiapkan. Namun, dia menyadari ada program yang sudah diluncurkan, tetapi juga masih ada yang tertahan.

Saat disinggung apakah perlu ada perombakan kabinet saat ini, Suharso menyatakan Wantimpres tidak berwenang berkomentar atas isu reshuffle. Dia hanya menyatakan dalam pertemuan Wantimpres dengan Presiden Jokowi kemarin, Rabu (5/5/2015), situasi ekonomi yang memburuk menjadi bahan pembahasan.

"Respons Presiden hanya satu yang bisa katakan bahwa Presiden sudah tahu. Beliau sudah paham bahwa ekonomi melambat. Menurut kami, pasar tidak perlu gelisah karena Presiden tahu apa yang harus dilakukannya," kata Suharso. (Baca: Ekonomi Jeblok, JK Sebut Bukan Kesalahan Orang Per Orang)