Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Nilai Kurang Pantas Beasiswa WNI di Australia untuk Kenang Duo Bali Nine

Kompas.com - 04/05/2015, 13:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kurang pantas jika universitas di Australia memberikan beasiswa bagi warga negara Indonesia untuk mengenang duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Dua warga negara Australia itu dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, terkait kasus narkotika.

"Saya kira karena yang dihukum mati itu termasuk kejahatan ya, tentu kurang pantas orang yang melaksanakan kejahatan di Indonesia diberi nama untuk beasiswa itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/5/2015).

Menurut dia, lebih pantas jika orang-orang terhormat, seperti ilmuan atau pahlawan Australia yang diabadikan melalui beasiswa.

"Kalau orang-orangnya terhormat, katakanlah ilmuan atau pahlawan Australia, pasti Indonesia setuju. Tapi kalau nama kriminal menjadi beasiswa itu kurang pantas untuk itu," sambung Kalla.

Sebelumnya, Australian Catholic University (ACU) di Australia akan memberikan dua beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar dalam program sarjana di salah satu kampusnya. (baca: Universitas Australia Kenang Duo "Bali Nine" dengan Beasiswa bagi Mahasiswa Indonesia)

Pemberian beasiswa hingga empat tahun yang nilainya setara biaya kuliah penuh bagi penerima tersebut disiapkan untuk mengenang Andrew Chan dan Myuran Sukumaran serta para pendukung mereka, seperti dikatakan oleh Wakil Rektor ACU Profesor Greg Craven, seperti dirilis dalam situs kampus itu, acu.edu.au, Rabu (29/4/2015).

Craven dalam pernyataannya di situs itu mengatakan, beasiswa tersebut akan diberikan kepada para pelamar yang memenuhi kualifikasi akademis setelah mengajukan esai bertema "Kesucian Hidup Manusia".

"Dalam cara yang kecil tetapi sangat simbolis, penulisan oleh mahasiswa Indonesia tentang  kesucian hidup akan menjadi kontribusi berkelanjutan bagi penghapusan hukuman mati di Indonesia pada akhirnya," kata Craven.

Ia mengatakan bahwa ACU telah bergabung dengan ribuan warga Australia dalam kampanye memohon pengampunan bagi kedua orang itu. Pihaknya ikut dalam kampanye itu karena ACU menjunjung martabat pribadi manusia, baik para korban maupun mereka yang dihukum karena kejahatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com