Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Irama Tak Datang, Yusril Jadi Ketum Partai Bulan Bintang

Kompas.com - 27/04/2015, 06:34 WIB

BOGOR, KOMPAS.com — Yusril Ihza Mahendra terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) pada Muktamar IV PBB, Minggu (26/4/2015). Ia terpilih karena calon lainnya, Rhoma Irama, tak kunjung datang ke arena muktamar menjelang pemilihan ketua umum.

"Karena Rhoma Irama tidak datang dalam penetapan calon ketum PBB yang membutuhkan pernyataan kesiapan dari yang bersangkutan, pimpinan sidang menyatakan bahwa Yusril terpilih sebagai ketua umum," kata mantan Ketua Umum PBB MS Kaban, di Jakarta, Minggu.

Sebelum menetapkan Yusril sebagai Ketua Umum PBB, menurut Kaban, pimpinan sidang sudah memberikan waktu selama lima menit untuk menunggu kehadiran Rhoma. Akan tetapi, yang bersangkutan tak kunjung hadir untuk memberikan pernyataan kesiapannya untuk dimajukan sebagai calon ketua umum PBB.

Kaban, yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro, mengatakan, Yusril terpilih secara demokratis. 

"Kami sudah menunggu Bang Rhoma untuk menyampaikan kesediaannya memimpin PBB. Tapi, sudah ditunggu selama lima menit, tidak datang juga," ujarnya.

Kaban mengatakan, sebelum pencalonan sebagai ketua umum, pengurus PBB telah mengadakan pertemuan dengan Rhoma. Namun, pada hari H, yang bersangkutan justru tidak hadir. "Jadi, yang bersemangat para pendukungnya saja," kata Kaban.

Seperti dikutip dari Antara, jumlah suara yang didapatkan Yusril untuk maju sebagai calon ketum PBB adalah 386 suara, sedangkan Rhoma 122 suara, dan calon lainnya kurang dari 100 suara sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Penetapan calon tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat 3 AD/ART PBB yang menyatakan setiap calon harus mendapat 100 suara dukungan. 

"Saya juga tidak tahu alasannya. Yang jelas, Rhoma berkali-kali sudah menyatakan tidak maju jika Yusril juga mencalonkan ketum. Namun, ini kan pendukungnya saja yang dorong terus. Kami sampai saat ini masih membuka pintu untuk Rhoma," ujar Kaban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com