Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Haji Tahun Ini Lebih Murah dari Sebelumnya

Kompas.com - 22/04/2015, 23:06 WIB

 


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama RI telah menyepakati penurunan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 sebesar 2.717 dollar AS atau sebesar Rp 33.962.500, dari sebelumnya sebesar 3.219 dollar AS atau sebesar Rp 33.799.500 dengan asumsi nilai tukar 1 dollar AS senilai Rp 12.500, pada rapat panitia kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/4/2015) dini hari.

"Dini hari tadi pukul 03.30 WIB, alhamdulillah kita berhasil menurunkan direct cost (IC), yaitu biaya yang langsung dibayarkan oleh jemaah yang selama ini memang dibayarkan oleh jemaah turun sebesar 502 dollar AS dari tahun sebelumnya. Tetapi, kalau dilihat secara rupiah, tampak ada kenaikan sebesar Rp 163.000 dibandingkan tahun 2014, karena masalahnya adalah nilai tukar rupiah dengan dollar yang sangat tinggi. Tapi, kita tertolong dengan biaya avtur untuk penerbangan yang cukup rendah yang kemudian itu bisa jadi bagian kompensasi nilai kenaikan dan penurunannya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia dari keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/4/2015).

Ledia menambahkan, pada komponen IC ini, jemaah haji akan membayarkan secara langsung. Pertama, untuk tiket penerbangan; kedua, untuk pemondokan di Mekkah; dan ketiga, untuk uang saku.

"Uang saku ini yang biasanya nanti diembarkasi menjelang keberangkatan akan dikembalikan kepada jemaah sebesar 1.500 riyal Saudi," papar Ledia.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, sebelumnya dalam konferensi pers Komisi VIII mengungkapkan, komponen yang paling berpengaruh dalam turunnya BPIH adalah penerbangan.

"Meskipun belum memuaskan kita, dari 2.185 dollar AS menjadi 2.165 dollar AS turun 20 dollar AS, dan ini bukan ketetapan sepihak, tapi kerelaan dan kesepakatan bersama," ungkap Fikri saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Rabu (22/4/2015).

Komponen lain, lanjut Fikri, adalah soal pemondokan, dari tawaran di Mekkah sebelumnya 7.000 riyal Saudi menjadi 4.500 riyal Saudi.

"Ini luar biasa, dan kemudian di Madinah dari 822 riyal Saudi menjadi 675 riyal Saudi, ternyata bisa. Ini terlepas permainan di luar segala macam, tapi yang terpenting adalah concern kita bagaimana menurunkannya. Memang panja ini mungkin belum begitu berani sampai ke katering, karena takut mengurangi kualitas, sehingga katering masih seperti semula," pungkas legislator asal Jawa Tengah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com