Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: KAA Jadi Tantangan Jokowi-JK

Kompas.com - 19/04/2015, 15:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Konferensi Asia Afrika menjadi tantangan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Indonesia diharapkan menuai legitimasi sejarah melalui konferensi tersebut.

"Ini tantangan Jokowi-JK. PDI-P berharap Konferensi Asia Afrika memperkuat diplomasi Indonesia," kata Hasto, di Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Hasto melanjutkan, Indonesia memiliki modal sejarah saat menggelar KAA 60 tahun lalu dengan menyuarakan solidaritas bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika demi mendapat kesamaan di dunia. Hasto menganggap situasi saat ini juga masih menyimpan banyak persoalan serupa.

"Tidak jauh berbeda dengan abad 20 ketika konferensi itu dicetuskan, yakni adanya tata pergaulan hidup yang tidak adil," ujar Hasto.

Saat ini, kata Hasto, pemerintahan Jokowi-JK wajib menuntaskan tujuan besar KAA dengan memosisikan Indonesia sebagai pelopor keadilan di dunia. Salah satu hal yang ditonjolkan adalah harus terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam arti sesungguhnya.

"Secara ekonomi, Indonesia harus mendorong kerjasama ekonomi yang lebih berkeadilan," ucapnya.

Peringatan 60 tahun KAA berlangsung pada 19-24 April 2015. Pertemuan pejabat tinggi (SOM) akan dilangsungkan di Jakarta pada 19 April, sementara Pertemuan Tingkat Menteri pada 20 April. KAA akan berlangsung di Jakarta pada 22-23 April.

Rangkaian peringatan 60 tahun KAA akan berakhir pada 24 April di Bandung. Pada hari terakhir itu, para kepala negara akan melakukan historical walk dari Hotel Savoy Homman ke Gedung Merdeka.

KAA tahun ini diharapkan menghasilkan tiga dokumen, yaitu Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika (NAASP), serta deklarasi mendukung kemerdekaan Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com