Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Kunjungi Kediaman Badrodin Sebelum Rapat Pleno

Kompas.com - 15/04/2015, 14:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi III DPR memutuskan untuk lebih dulu mengunjungi kediaman calon Kepala Polri Komjen (Pol) Badrodin Haiti meski belum digelar rapat pleno internal. Dengan demikian, belum ada keputusan resmi apakah Komisi III akan melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri seusai mengunjungi Badrodin di kediaman pribadinya.

Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, kunjungan ke kediaman Badrodin menjadi rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Namun, jika hasil pleno memutuskan bahwa DPR tidak akan menggunakan hak untuk melakukan uji kelayakan, maka tahapannya dihentikan.

"Rapat pleno diundur setelah kunjungan. Ada beberapa anggota akan konsolidasi ke induk masing-masing, kunjungan ke rumah beliau (Badrodin) akan dilakukan," kata Aziz, di Gedung Parlemen, sesaat sebelum menuju kediaman Badrodin, Rabu (15/4/2015).

Ia melanjutkan, Komisi III belum dapat menggelar pleno sehingga belum dapat memastikan akan menggunakan hak melakukan uji kelayakan terhadap Badrodin. Pasalnya, ada beberapa anggota Komisi III yang meminta persetujuan DPR terhadap Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri dicabut melalui rapat paripurna.

"Ada pertimbangan untuk memutus paripurna yang sudah dilakukan (untuk menyetujui) Budi Gunawan, itu harus dicabut dulu," ujarnya.

Rombongan anggota Komisi III DPR telah menuju kediaman Badrodin di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada pukul 14.00 WIB. Rapat pleno direncanakan digelar pada sore atau malam hari nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com