Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lanjutkan Eksekusi Mati, Jokowi Dinilai Tampilkan Drama Penggantungan

Kompas.com - 12/04/2015, 16:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengkritisi langkah Kejaksaan Agung yang tengah mencari 'hari baik' untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba gelombang kedua. Menurut dia, pemerintah terkesan sedang menampilkan drama serial eksekusi mati.

"Jokowi telah menampilkan serial drama penggantungan, karena terlepas dari polemik yang ada, Jaksa Agung justru terus melaksanakan hukuman mati," kata Wahyudi saat diskusi bertajuk "Kerentanan Sistem Peradilan Pidana: Memotret Implementasi Prinsip Fair Trial Bagi Terpidana Mati," di Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Wahyudi mengatakan, di awal Januari 2015 lalu, Kejaksaan Agung telah mengeksekusi enam terpidana mati untuk kasus yang sama. Eksekusi itu dilakukan setelah Jokowi menyatakan berencana menolak seluruh permohonan grasi yang akan diajukan terpidana mati kasus narkoba.

"Serial ini berlanjut dengan rencana Kejaksaan Agung untuk melakukan eksekusi 11 terpidana mati lainnya," kata dia.

Menurut dia, pelaksanaan hukuman mati tidak relevan dengan upaya penegakan hukum di Tanah Air. Praktik tersebut juga bertentangan dengan cita-cita pemerintahan Jokowi-JK yang tercantum di dalam Nawa Cita. Selain itu, hukuman mati khususnya bagi para pelaku kejahatan narkoba juga dianggap kurang mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba akan dilakukan pada bulan April ini. Namun, Kejagung masih mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan eksekusi tersebut.

"Kami sedang mencari hari baik di bulan April untuk melaksanakan eksekusi," kata Tony di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Menurut Tony, salah satu pertimbangan belum dilaksanakannya eksekusi mati karena Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA). Konferensi itu akan digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-23 April 2015 mendatang. "Ada pertimbangan KAA, kelihatannya enggak etis kalau bersamaan dengan KAA," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com