Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Anak Buah Budi Gunawan dan 17 Perwira Tinggi Polisi Naik Pangkat

Kompas.com - 10/04/2015, 11:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sebanyak 19 personel kepolisian mendapatkan kenaikan pangkat. Dua di antara 19 orang tersebut mantan anak buah Komjen Budi Gunawan, yaitu Victor Edi Simanjuntak dan Anton Charliyan. Upacara kenaikan pangkat dipimpin oleh Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/4/2015). 

Berikut nama-nama personel kepolisian yang mendapatkan kenaikan pangkat:
1. Sabar Rahardjo menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal.
2. Petrus R Golose menjabat sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal.
3. Anton Charliyan menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal.
4. Awang Anwarudin menjabat sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
5. Suwarno menjabat sebagai Inspektur III Ittama Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
6. Budi Sardjono menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
7. Charles Mail menjabat sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
8. Sukirman menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
9. Aan Iskandar menjabat sebagai Inspektur I Ittama Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
10. Amrin Remico menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal
11. Victor Edi Simanjuntak menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
12. Agus Budiman menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
13. Budi Setiyadi menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional RI dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
14. Iwan Hari Sugiarto menjabat sebagai Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional Politik dan Strategi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
15. Erwin Triwanto menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
16. Andi Loedianto menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
17. Achmat Juri menjabat sebagai Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
18. Muhammad Iswandi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.
19. Eko Indra Heri menjabat sebagai Kepala Biro Kajian Strategis Sumber Daya Manusia Polri dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.

Badrodin mengatakan, kenaikan pangkat di kepolisian adalah hal yang wajar karena ke-19 perwira tinggi polisi tersebut merupakan pejabat baru di posisinya masing-masing. Jabatan tersebut mengharuskan adanya kenaikan pangkat.

"Ini hal yang biasa, tidak ada yang macam-macam," ujar Badrodin.

Upacara tersebut digelar cukup sederhana. Badrodin melepaskan pangkat di pundak masing-masing personel dan menggantinya dengan pangkat yang baru. Upacara kenaikan pangkat itu dihadiri sejumlah perwira tinggi kepolisian lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com