Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Indonesia Dukung Pembebasan Anwar Ibrahim lewat Petisi Online

Kompas.com - 04/04/2015, 17:19 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis dari beberapa lembaga swadaya masyarakat mendukung gerakan "March2Freedom", bagi pembebasan pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, yang saat ini menjadi tahanan politik.

Salah satu bentuk dukungan itu adalah petisi secara online. "Kami telah berdiskusi untuk menggalang solidaritas berbagai warga di dunia untuk memperjuangkan keluarga Anwar. Kami mulai dengan petisi online yang sudah didraf dengan tim. Siapa pun dapat mendukung pembebasan Anwar dan yang lainnya," ujar mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Said, di Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting mengatakan, isu kebebasan berpendapat dan demokrasi adalah isu yang harus berlaku secara umum dan diperjuangkan bersama-sama. Menurut dia, masalah kebebasan berpendapat adalah suatu isu universal yang bisa saja terjadi di Indonesia.

Salah satu aktivis yang juga sebagai kuasa hukum Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Saor Siagian, mengatakan, kedatangan dua putri Anwar Ibrahim ke Indonesia, berada di saat yang tepat. Pasalnya, menurut Saor, pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan kriminalisasi nyatanya baru saja terjadi di Indonesia.

"Meski telah melewati reformasi pada 1998, saat ini Indonesia kembali dalam keadaan terancam. Siapa pun dapat dengan mudah dipolisikan. Pimpinan KPK, bahkan terhadap pers," kata Saor.

Putri pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, Nurul Izzah dan Nurul Iman, bertemu dengan sejumlah aktivis dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jakarta. Kedatangan keduanya bertujuan menggalang dukungan terciptanya kemajuan demokrasi di Malaysia, termasuk pembebasan Anwar Ibrahim yang saat ini menjadi tahanan politik di Malaysia.

Para aktivis mengajak siapa pun yang ingin mendukung pembebasan bagi Anwar dan tahanan politik dari pihak oposisi, serta terciptanya reformasi demokrasi di Malaysia, untuk bergabung dalam gerakan "March2Freedom". Dukungan itu juga bisa ditunjukkan dengan mengisi petisi secara online di alamat www.change.org/bebaskanmereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com