Golkar Bisa Lakukan 3 Hal Ini untuk Selesaikan Konflik Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran Muradi, mengatakan bahwa konflik internal Golkar yang berkepanjangan dinilai bakal memperkecil peluang para kader untuk mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Muradi mengatakan, setidaknya ada tiga langkah yang bisa digunakan untuk mengakhiri konflik.

"Dibutuhkan langkah-langkah untuk menemukan kata sepakat. Setidaknya untuk mewakili Partai Golkar dalam pilkada di sejumlah daerah. Ada tiga pilihan bagi kedua kubu untuk bersepakat," ujar Muradi dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2015).

Pertama, menurut Muradi, masing-masing kubu, baik kubu Agung Laksono, maupun kubu Aburizal Bakrie dapat menunjukkan inisiatif untuk bertemu dan membuat kesepakatan kepengurusan dari kedua pihak. Menurut Muradi, dengan demikian akan terjadi pembagian kekuasaan yang berimbang.

Kedua, Muradi mengatakan, masing-masing kubu dapat mengajukan figur-figur yang dianggap netral dan dihormati oleh kedua pihak sebagai mediator penyelesaian konflik. Menurut Muradi, meski tidak menemukan kata sepakat untuk penyelesaian konflik, setidaknya mediasi yang dilakukan bisa sebatas untuk keperluan pilkada saja.

Kemudian, yang ketiga, menurut Muradi, kedua kubu bisa membuat kesepakatan dengan meminta otoritas politik untuk memutuskan kubu mana yang dapat dijadikan rujukan mewakili Golkar dalam pilkada. Otoritas yang dimaksud seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Muradi mengatakan, kedua kubu harus bersepakat untuk tidak melibatkan pihak eksternal seperti Koalisi Merah Putih (KMP), atau figur politik yang tidak netral, yang hanya sekedar untuk mendapatkan legitimasi politik semu belaka.

"Pelibatan pihak-pihak eksternal hanya akan makin membuat suasana makin tegang dan tidak menuntaskan permasalahan," kata Muradi.