Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FX Rudy: Waketum PDI-P Tak Perlu Ada, Mbak Puan Sudah Menteri Kok

Kompas.com - 01/04/2015, 14:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo menganggap tidak perlu ada wakil ketua umum di partainya. Rudy menanggapi kabar yang menyebutkan Puan Maharani akan menjadi Wakil Ketua Umum PDI-P, sebuah posisi yang belum pernah ada sebelumnya.

"Yang perlu itu ketua umum saja, ketua DPP, sekjen sudah. Ndak perlu ada waketum. Mbak Puan sudah jadi menteri kok," ujar Wali Kota Solo tersebut seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (1/4/2015).

Rudy memperkirakan Puan akan tetap mendapat posisi sebagai Ketua DPP PDI-P pada saat partai berlambang banteng itu menggelar Kongres IV pekan depan. Namun, Puan akan langsung nonaktif karena masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Rudy, jika Puan masih menjabat struktural partai, maka hal itu tidak akan bertentangan dengan kebijakan Jokowi yang melarang menterinya melepas jabatan politik.

"Lha ya sama saja toh nonaktif sama enggak urusi partai," ucap dia.

PDI-P akan menggelar kongres untuk memilih ketua umum pada 8-12 April 2015 di Denpasar, Bali. Kongres itu akan mengesahkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum. Hal tersebut juga merupakan mandat dari Rapat Kerja Nasional tahun 2014 di Semarang, Jawa Tengah.

Sebelum kongres berlangsung, muncul isu bahwa soal Puan akan kembali mendapatkan posisi strategis di partai tersebut. Muncul pula wacana pembentukan posisi wakil ketua umum, yang sebelumnya tidak pernah ada di PDI-P.

Politisi PDI-P, Effendi Simbolon, mendukung Puan mengisi jabatan wakil ketua umum PDI-P pada kongres mendatang. Menurut dia, sebagai politisi senior PDI-P, Puan mempunyai kapasitas yang layak untuk menduduki posisi penting itu.

Jika nantinya Puan terpilih sebagai wakil ketua umum, Effendi berharap Presiden Jokowi bisa memberi toleransi larangan rangkap jabatan di kabinetnya. Dengan begitu, Puan bisa tetap aktif di PDI-P meskipun menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com