Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Minta Golkar Tak Gaduh dan Tunggu Putusan Pengadilan

Kompas.com - 31/03/2015, 20:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan mantan koleganya di Partai Golkar untuk bersikap dewasa dan tidak menciptakan kegaduhan. Menurut Luhut, konflik dualisme Golkar sebaiknya menunggu hasil putusan pengadilan.

"Ya, pada intinya saya minta pada teman-teman, ya sudah mulai dewasa. Negara demokrasinya bagus, tidak usah dengan gaduh-gaduh begitu," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Selasa (31/3/2015).

Dia melihat penyelesaian masalah di tubuh partai berlambang pohon beringin itu harus dituntaskan perlahan. Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini berharap agar para kader Golkar bisa menahan diri sampai ada putusan pengadilan yang menetapkan kepengurusan yang sah.

"Saya berharap nanti kalau sudah ada putusan pengadilan itu finalnya," kata Luhut.

Internal Partai Golkar masih panas menyusul Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono. Kubu Aburizal Bakrie pun menggugat SK itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Meski perkara hukum belum tuntas, kubu Agung Laksono sudah mulai melancarkan manuver. Kubu ini merasa sebagai kepengurusan Golkar yang sah sehingga berencana merombak susunan Fraksi Partai Golkar di DPR yang diisi oleh para pendukung Aburizal.

Sementara kubu Aburizal mengklaim kepengurusan yang sah baru akan diketahui setelah hakim membuat putusannya. Perseteruan kedua kubu ini pun mencapai puncaknya pada Senin (30/3/2015) malam, kubu Agung Laksono menduduki Ruang Fraksi Partai Golkar.

Setelah perdebatan alot, akhirnya kedua kubu bersepakat menyatakan Ruang Fraksiu Partai Golkar dalam status quo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com