Ceramah Kebangsaan Ketua MPR di Pemprov Jawa Tengah

Pertemuan Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berlangsung di Gedung Balai Kota Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Selasa (30/3/2015).

Pada pembukaan acara, Ganjar Prabowo menyampaikan Forkopimda banyak membicarakan kasus narkoba mengenai hukuman mati di Nusa Kembangan.

Permasalahan lain ialah mengenai ideologi berbangsa dan bernegara di remote area. Rencananya, tanggal 7 April 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bertemu dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurut Ganjar, gejolak Pancasila harus segera ditangani.

Penyampaian Ganjar tersebut ditanggapi oleh Zulkifli Hasan. Melalui ceramah kebangsaan, Ia berpendapat perlu merenungkan kembali hakikat sebagai bangsa, tujuan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, masyarakat disatukan oleh satu kesamaan nasib, yaitu bangsa yang pernah terjajah. Sebagai bangsa senasib maka memiliki kesamaan tujuan dengan merefleksikan hakikat kebangsaan.

Secara sistematis telah tergambar di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat menuju keadilan dan kemakmuran. Tentu diperlukan suatu landasan untuk mewujudkan itu semua.

Landasan itu jadi pandangan hidup dan ideologi negara, juga menjadi alat pemersatu pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk.

Sebagai negara plural, masyarakat perlu menyadari kemajemukan tersebut. Zulkifli percaya bahwa nilai-nilai kemajemukan masih kuat sebagai nilai budaya luhur dengan semangat menjaga persatuan.

"ISIS sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai kemajemukan haruslah menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dapat melindungi negara indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berdasarkan perdamaian abadi. Satu-satunya adalah Pancasila," kata Zulkifli.

Ia menambahkan, tidak ada keraguan bahwa Pancasila bersifat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama. Dinamika dan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Pancasila yaitu gotong royong dan mufakat.

Pijakan bersama dan tujuan bersama untuk sosialisasi 4 pilar dengan menyusun langkah-langkah normatif di UUD yang terbentuk dalam satu susunan negara Indonesia serta kesatuan terwujud dalam tatanan sosial dan kenegaraan.

Menurutnya, buah dari reformasi adalah roh kebangsaan yang mulai memudar. "Kita ingin menuju tidak hanya sosialiasi 4 pilar, tapi implementasikan janji-janji kebangsaan. Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, harus terus-menerus kita ajarkan. Janji-janji kebangsaan itu menjadi perilaku dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Ia berharap, sosialisasi 4 pilar ini tidak hanya MPR saja yang melakukan. "Pembangunan karakter bangsa 4 pilar bukan hanya tugas MPR. Jadi memang mesti direnungkan kembali masalah kebangsaan. Kita belum terlambat menghidupkan kembali 4 pilar bangsa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang," tutupnya.