Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Praperadilan Mantan Direktur Pengolahan Pertamina Juga Ditunda

Kompas.com - 30/03/2015, 14:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sidang perdana gugatan praperadilan mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (30/3/2015), ditunda. Sidang ditunda karena ketidakhadiran KPK.

"KPK tidak hadir dan meminta penundaan selama satu minggu," kata pengacara Suroso, Dimas, saat dikonfirmasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK juga telah menyerahkan surat kepada PN Jakarta Selatan mengenai alasan ketidakhadiran mereka. Dalam surat itu, KPK beralasan menghadapi tiga sidang gugatan praperadilan di lokasi dan waktu yang sama.

"KPK beralasan menghadapi tiga praperadilan sekaligus," ujarnya.

Dua sidang praperadilan lain yang seharusnya dihadapi KPK hari ini, yakni sidang dengan pemohon mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Namun, kedua sidang itu juga ditunda pada akhirnya.

Untuk sidang Hadi Poernomo, penundaan dilakukan lantaran KPK tak hadir dalam persidangan dan meminta agar dilaksanakan dua pekan ke depan. (baca: Tim KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Hadi Poernomo Ditunda)

Hakim tunggal yang menangani praperadilan itu, Bakhtar Jubri Nasution mengabulkan permintaan KPK tersebut.

Sementara untuk sidang Suryadharma, tim Biro Hukum KPK sempat hadir. Namun, sidang akhirnya ditunda hingga Selasa (31/3/2015) esok, lantaran mereka tak dapat menunjukkan surat tugas asli di persidangan. (baca: Sidang SDA Ditunda, KPK Sebut Telah Serahkan Surat Tugas Pagi Tadi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com