Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video Mantan Perwira Tinggi TNI Ditampilkan dalam Sidang Surat DKP Prabowo

Kompas.com - 27/03/2015, 17:32 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Video berisi pernyataan para mantan perwira tinggi TNI ditampilkan dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jumat (26/3/2015). Para pegiat hak asasi manusia yang menjadi pemohon dalam sidang tersebut berharap agar tayangan video dapat menguatkan argumentasi mereka sesuai pokok gugatan.

Dalam gugatannya, para pemohon yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Setara Institute, dan Imparsial, meminta agar Panglima TNI memperlihatkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI, pada 1998.

"Berdasarkan rapat yang kami lakukan, hari ini, kami hanya akan mengajukan bukti baru berupa surat-surat, dan video pernyataan dari pihak-pihak yang berkompeten, dan patut diduga tahu DKP itu ada, dan surat yang kami minta itu ada," ujar Kepala Divisi Impunitas Kontras Fery Kusuma, dalam persidangan di KIP.

Video yang berdurasi kurang dari 10 menit tersebut, berisi cuplikan tayangan dialog interaktif di salah satu televisi swasta, yang terjadi pada masa pilpres 2014. Adapun pembicara yang ditampilkan adalah Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, dan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Rozi.

Selain itu, para pemohon juga menambahkan bukti-bukti berupa kliping surat kabar yang dicetak pada masa pilpres 2014. Baik tayangan video maupun kliping surat kabar, menurut Fery, berisi pernyataan yang menguatkan bahwa surat DKP tersebut pernah diterbitkan.

"Bukti nyata sudah dikatakan oleh mantan Jenderal TNI, tetapi ada yang keliru. Mabes TNI tetap merasa tidak menguasai surat itu. Artinya mereka tidak mengetahui adanya surat DKP itu," kata Fery.

Kolonel TNI Zulkarnaen selaku kuasa hukum Panglima TNI dalam persidangan tersebut, tetap membantah dugaan yang menyebutkan surat DKP tersebut disimpan di Sekretariat Umum (Sektum) Mabes TNI. Menurut dia, surat tersebut tidak pernah dikeluarkan sehingga tidak pernah diketahui keberadaannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com