"Di kasus buku, peran DPRD sekarang adalah sebagai penulis. Penulisnya tadinya bukan anggota DPRD, tapi sekarang anggota DPRD," ujar Febri, di Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Judul-judul buku tersebut yaitu Hikayat Ibu Kota, Perempuan, Dari Rezim ke Rezim, Jakarta Dulu Rawa Kini Menara, Menapak Kota Harapan, dan Delman Menuju MRT.
Febri mengatakan, menurut APBD versi DPRD, anggaran pengadaan buku-buku tersebut sebesar Rp 3 miliar. Selain itu, ada juga pengadaan buku Trilogi Ahok yang anggarannya mencapai Rp 30 miliar dengan penulis yang sama. Namun, Febri enggan menyebut nama anggota DPRD tersebut.
"Pertanyaannya, mengapa mata anggarannya bisa ada penulisnya anggota DPRD itu? Menurut kami, sementara KPK perlu mengusut dan melihat keterkaitan anggota DPRD dengan ini," kata Febri.
Dalam proyek pengadaan buku, Febri menduga pejabat pembuat komitmen tidak membuat lelang tender sebagaimana semestinya. Ia mengatakan, mereka hanya menggunakan PT Ford Tax Solusi yang memberikan dukungan kepada peserta pemenang lelang.
"Sebagian besar pemenang lelang tidak punya kemampuan untuk mengadakan UPS, printer, dan buku. Jadi cuma peserta lelang boneka," ujar dia.
Namun, Febri mengaku belum dapat membuktikan apakah perusahaan tersebut fiktif atau tidak karena belum menemukan aktanya. Ia mengatakan, pihaknya mengetahui bahwa pemilik perusahaan tersebut merupakan warga kelahiran Nusa Tenggara Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.